GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memastikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2026 masih menggunakan empat jalur penerimaan seperti tahun sebelumnya.
Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan empat jalur tersebut meliputi jalur domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi.
“Tidak ada perubahan di tahun 2026. Masih ada jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, kemudian jalur mutasi,” ujar Irfan, Rabu (13/5/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga kembali menjalin kerja sama dengan sekolah swasta untuk membantu menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, khususnya pada jenjang SMP.
Menurutnya, pada tahun ini jumlah SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah bertambah menjadi 15 sekolah.
“Tahun ini insyaallah ada 15 sekolah swasta yang bekerja sama di jenjang SMP,” katanya.
Irfan menyebut, kerja sama tersebut dilakukan karena persoalan daya tampung masih menjadi tantangan pada transisi siswa dari SD menuju SMP. Sementara untuk jenjang SD, pemerintah menilai kapasitas sekolah negeri masih cukup memadai.
“Kalau masuk SD insyaallah semua bisa di-cover. Yang agak sulit ini memang dari SD ke SMP,” jelasnya.
Melalui kerja sama tersebut, siswa yang diterima di sekolah swasta mitra pemerintah akan mendapatkan bantuan pembiayaan secara penuh dari pemerintah daerah.
Bantuan tersebut meliputi subsidi uang pangkal, bantuan seragam sekolah hingga subsidi pembayaran SPP bulanan.
“Dapat seragam, dapat bantuan SPP secara penuh, kemudian bantuan uang masuknya juga secara penuh,” ujarnya.
Adapun bantuan uang pangkal untuk siswa SMP swasta sebesar Rp1,5 juta per anak. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi SPP sebesar Rp150 ribu per bulan.
Program kerja sama sekolah swasta ini diharapkan dapat membantu pemerataan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban masyarakat dalam pembiayaan sekolah.
Disdikbud Balikpapan memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB agar proses penerimaan siswa baru berjalan transparan, adil dan mampu menjangkau seluruh masyarakat Kota Balikpapan. (Adv/Diskominfo/Bpp)
