GARVI.ID, SAMARINDA — Program bantuan seragam sekolah gratis melalui Gratispol yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai dirasakan manfaatnya oleh ribuan siswa baru tingkat SMA, SMK, dan SLB di seluruh kabupaten dan kota.
Melalui program yang dianggarkan sekitar Rp65 miliar dari APBD Kaltim 2025 itu, pemerintah menyalurkan paket perlengkapan sekolah kepada sekitar 65 ribu siswa kelas 10. Paket tersebut berisi seragam putih abu-abu, hijab bagi siswi muslim, tas sekolah, sepatu, topi, dasi, sabuk, hingga kaos kaki.
Setiap paket bantuan memiliki pagu anggaran sebesar Rp1 juta dan didistribusikan bertahap melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim bersama pihak sekolah hingga akhir Desember 2025.
Sejumlah siswa mengaku bantuan tersebut cukup membantu kebutuhan sekolah, terutama untuk meringankan pengeluaran orang tua saat memasuki tahun ajaran baru.
Siswi SMAN 16 Samarinda, Maliqa Nuur Shafa Sufiana, mengatakan proses pendataan ukuran pakaian dilakukan langsung oleh sekolah dan berjalan cukup mudah.
“Pas masuk sekolah langsung didata ukuran baju dan sepatu, jadi enggak ribet,” katanya.
Ia mengaku menerima perlengkapan secara lengkap, mulai dari seragam hingga tas sekolah. Menurutnya, kualitas bahan seragam yang diterima terasa nyaman digunakan untuk aktivitas belajar sehari-hari.
“Bahannya adem dipakai, malah lebih nyaman dibanding seragam yang saya punya sebelumnya,” ujarnya.
Maliqa sempat menerima seragam lengan pendek yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Namun, persoalan tersebut akhirnya dapat diselesaikan melalui penukaran di sekolah.
“Sudah ditukar beberapa minggu kemudian dan akhirnya dapat yang lengan panjang,” katanya.
Ia juga menyoroti desain sepatu dan tas yang seragam sehingga cukup sulit dibedakan antarsiswa.
“Kalau tas masih bisa dikasih gantungan atau tanda. Tapi kalau sepatu memang susah dibedakan karena modelnya sama,” ucapnya.
Hal serupa dialami siswa SMAN 16 Samarinda lainnya, Christian Naek Hamonangan Tambun. Ia mengatakan ukuran sepatu yang diterimanya terasa lebih besar meski nomor yang dikirim sudah sesuai data.
“Nomornya memang 44 sesuai pesanan, tapi ternyata lebih besar dari ukuran biasanya,” katanya.
Christian memilih menukar sepatu miliknya dengan teman yang mengalami masalah sebaliknya agar tidak perlu melakukan retur.
“Kebetulan ada teman yang sepatunya kekecilan, jadi kami tukar saja,” ujarnya.
Meski sempat terkendala ukuran, ia tetap menilai bantuan tersebut sangat bermanfaat karena hampir seluruh perlengkapan dipakai setiap hari di sekolah.
“Seragamnya nyaman, tasnya ringan, dan sepatunya juga enak dipakai,” katanya.
Sementara itu, siswa SMAN 14 Samarinda, Satria Jibril Surya Susanto, mengaku seluruh perlengkapan yang diterimanya sesuai ukuran dan masih digunakan hingga sekarang.
“Seragam sama sepatunya bagus dan nyaman dipakai,” ujarnya.
Menurut Satria, program tersebut cukup membantu orang tua karena pengeluaran perlengkapan sekolah menjadi lebih ringan.
“Orang tua senang karena saya dapat seragam, tas, dan sepatu gratis,” katanya.
Di sisi lain, Disdikbud Kaltim memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target. Penelaah Teknis Kebijakan sekaligus PPTK Disdikbud Kaltim, Priangga, mengatakan pemerintah sejak awal menekankan kualitas produk karena perlengkapan digunakan langsung oleh siswa dalam kegiatan sehari-hari.
“Kami memang mengutamakan kualitas supaya barang yang diterima siswa benar-benar layak dan nyaman dipakai,” ujarnya.
Menurut dia, seluruh produk telah melalui proses pengujian laboratorium, termasuk bahan konveksi di Bandung serta produk tas dan sepatu di Tanggulangin, Jawa Timur.
Pendataan ukuran dilakukan pihak sekolah menggunakan size chart yang telah disosialisasikan sebelumnya, lalu diinput ke sistem Disdikbud sebelum diproses penyedia.
Meski terdapat sejumlah kasus barang tertukar maupun ukuran tidak sesuai, jumlahnya disebut sangat kecil dibanding total paket bantuan yang dibagikan.
“Dari sekitar 60 ribu paket, retur tidak sampai 100 dan semuanya sudah ditangani,” jelasnya.
Disdikbud juga menyiapkan layanan purnajual selama tiga bulan untuk mengantisipasi kekurangan barang maupun kerusakan produk.
“Kalau ada ukuran tidak pas, barang rusak, atau isi paket tertukar, semuanya bisa diganti,” katanya.
Priangga turut meluruskan informasi terkait nilai Rp1 juta per paket yang selama ini beredar di masyarakat. Ia menegaskan angka tersebut merupakan pagu anggaran, bukan nilai akhir kontrak pengadaan.
“Nilai kontrak tetap di bawah pagu karena masih ada proses penyusunan HPS dan negosiasi dengan penyedia,” ujarnya.
Ia menambahkan produksi perlengkapan dilakukan di luar Kaltim lantaran belum tersedia pabrik konveksi berskala besar di daerah yang mampu memproduksi puluhan ribu paket dalam waktu singkat.
“Produksinya membutuhkan kapasitas besar, sementara waktu pengerjaannya juga terbatas,” pungkasnya. (/ba)
