GARVI.ID, BALIKPAPAN – Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang melarang pelaksanaan kegiatan pemerintahan di hotel. Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan upaya efisiensi dan penghematan anggaran daerah.
Menurut Iwan, kebijakan serupa juga layak diterapkan di Balikpapan, terutama menghadapi proyeksi penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) tahun 2026 yang diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun. Kondisi itu, katanya, menuntut pemerintah kota untuk lebih cermat dalam penggunaan anggaran.
“Sebaiknya Pemerintah Kota Balikpapan bijak dalam melaksanakan kegiatan. Fasilitas yang dimiliki pemkot harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar anggaran lebih efektif,” ujarnya saat dijumpai di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (11/11/2025).
Iwan menekankan, prioritas penggunaan anggaran seharusnya diarahkan pada sektor pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur pendukung keseharian warga.
“Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi ini sejalan dengan kebutuhan kota untuk berhemat. Selama aset pemerintah masih bisa digunakan, sebaiknya tidak perlu menggelar kegiatan di hotel,” tambahnya.
Meski demikian, lanjut Iwan, itu tidak menutup kemungkinan kegiatan pemerintahan digelar di hotel jika fasilitas pemerintah benar-benar tidak mencukupi atau kegiatan bersifat mendesak.
“Kalau semua tempat milik pemerintah sudah terpakai atau kegiatannya bersifat urgen, ya boleh saja menggunakan hotel. Tapi prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran tetap harus jadi prioritas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iwan juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi ini tidak berdampak negatif terhadap sektor perhotelan di Balikpapan. Ia menilai perlu adanya komunikasi antara Pemerintah Kota, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta pelaku usaha untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Tentu sektor perhotelan juga perlu dipikirkan karena mereka punya karyawan dan investasi di sana. Akan lebih baik kalau pemerintah duduk bersama dengan PHRI dan pengusaha untuk mencari solusi, misalnya lewat pameran atau event besar berskala nasional,” ujarnya. (Adv/DPRD/Bpp)
