GARVI.ID, SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) menempati peringkat ke-11 secara nasional dalam estimasi jumlah orang dengan HIV (ODHIV). Jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 10.000 orang di Benua Etam.
Namun, dari angka tersebut, baru sekitar 72 persen atau 7.937 orang yang mengetahui status HIV mereka. Sementara sekitar 70 persen dari kelompok tersebut telah menjalani pengobatan secara rutin.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) DPRD Kaltim, Damayanti, menilai data tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat penanganan HIV/AIDS.
Menurutnya, upaya deteksi dini dan kesinambungan pengobatan perlu ditingkatkan agar target 95-95-95 serta Three Zero dapat tercapai.
“Penguatan pencegahan dan deteksi dini harus menjadi prioritas. Agar target 95-95-95 dan Three Zero dapat terwujud. Hal itu sebagai arah kebijakan daerah,” ujar Damayanti, Kamis (19/11/2026).
Selain deteksi dini, Damayanti menyoroti pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Sebab, cakupan pemeriksaan dan pengobatan HIV pada ibu hamil di Kaltim disebut baru berada di kisaran 50 persen.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak. Pansus mendorong peningkatan akses layanan bagi ibu hamil, termasuk menjamin ketersediaan obat antiretroviral (ARV), reagen pemeriksaan, serta sistem rujukan yang menjangkau seluruh kabupaten dan kota.
“Penguatan pelayanan ibu hamil dan pencegahan penularan dari ibu ke anak merupakan langkah penting. Jadi, inilah yang harus didukung secara serius, mulai dari ketersediaan obat dan sistem rujukan lintas daerah,” jelas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Damayanti juga meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan program melalui pemanfaatan Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA). Sistem tersebut perlu dioptimalkan agar perkembangan penanganan HIV/AIDS dapat dipantau dan dievaluasi berdasarkan data yang akurat.
Ia mendorong Pemprov Kaltim menyusun indikator keberhasilan yang terukur serta menyampaikan laporan perkembangan program secara berkala kepada Gubernur dan DPRD.
“Kami mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan SIHA dan menyusun indikator keberhasilan yang terukur. Data itu untuk dilaporkan secara berkala kepada Gubernur dan DPRD,” tutup anggota Komisi IV DPRD Kaltim tersebut. (Adv/DPRD/Kaltim)







