GARVI.ID, SAMARINDA – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menyoroti keluhan pekerja yang diduga belum mendapatkan uang pesangon setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia meminta perusahaan memenuhi hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Ekti, persoalan tersebut menjadi salah satu keluhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius. Sebab, pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak hanya menghadapi persoalan hilangnya sumber penghasilan, tetapi juga membutuhkan kepastian atas hak-hak yang seharusnya diterima setelah hubungan kerja berakhir.
“Pekerja harus mendapatkan hak, sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Ekti, Jumat (20/11/2026).
Politikus Partai Gerindra itu menilai pemerintah daerah perlu memastikan persoalan ketenagakerjaan ditangani melalui mekanisme pengawasan dan penyelesaian yang tepat. Terlebih, kewajiban perusahaan terhadap pekerja tidak serta-merta berakhir ketika keputusan PHK diterbitkan.
Ekti menyebut, DPRD Kaltim dapat mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim.
Menurutnya, keterlibatan instansi teknis diperlukan untuk menelusuri laporan pekerja, termasuk memastikan apakah hak yang belum dibayarkan memang menjadi kewajiban perusahaan berdasarkan alasan dan ketentuan PHK yang berlaku.
Namun, ia mengingatkan bahwa setiap laporan harus disertai informasi yang jelas. Data perusahaan, kronologi pemutusan hubungan kerja, hingga rincian hak yang belum diterima menjadi bagian penting untuk proses penelusuran.
Dengan informasi tersebut, persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara lebih terarah. DPRD juga dapat berkoordinasi dengan Disnakertrans untuk menentukan langkah yang diperlukan, termasuk meminta klarifikasi kepada perusahaan apabila dibutuhkan.
Ekti menyatakan terbuka menerima pengaduan dari pekerja di berbagai wilayah Kaltim yang merasa haknya belum dipenuhi setelah terkena PHK.
Ia berharap koordinasi antara DPRD dan Disnakertrans tidak hanya membantu menyelesaikan laporan yang masuk, tetapi juga mendorong pengawasan terhadap pemenuhan hak tenaga kerja.
Menurutnya, kepastian pembayaran hak pekerja menjadi bagian penting dalam penyelesaian hubungan industrial. Karena itu, perusahaan diharapkan menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab agar persoalan serupa tidak terus berulang. (Adv/DPRD/Kaltim)







