GARVI.ID, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) diminta terbuka mengenai alokasi dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) pajak senilai sekitar Rp1,5 triliun kepada 10 kabupaten/kota.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menilai keterbukaan informasi diperlukan agar setiap pemerintah kabupaten dan kota mengetahui secara pasti besaran dana yang menjadi hak masing-masing daerah.
Ia menjelaskan, anggaran sekitar Rp1,5 triliun tersebut disiapkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran bagi hasil pajak yang sempat tertunda pada periode sebelumnya.
Menurut Demmu, dana tersebut bukan sekadar alokasi anggaran biasa, melainkan hak pemerintah kabupaten dan kota yang wajib disalurkan sesuai ketentuan.
“Dana tersebut merupakan hak pemerintah kabupaten dan kota. Jadi, harus disalurkan sesuai kewajiban pemerintah provinsi,” tegas Demmu, Jumat (20/11/2026).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai Pemprov Kaltim perlu menjelaskan secara terbuka mekanisme penghitungan hingga proses penyaluran DBH pajak.
Terlebih, apabila penerimaan pajak dari wajib pajak sudah masuk ke kas pemerintah, penyaluran bagian daerah harus dilakukan sesuai hak masing-masing.
“Hak keuangan kabupaten dan kota harus diberikan secara transparan. Kalau memang ada pemasukan dan wajib pajaknya sudah membayar kewajibannya, kenapa harus ditahan-tahan?” ujarnya.
Demmu juga menyoroti belum tersedianya informasi terperinci mengenai besaran DBH pajak yang akan diterima masing-masing daerah.
Padahal, informasi tersebut penting bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun perencanaan keuangan serta menentukan prioritas pembangunan.
Ia mengingatkan, keterlambatan maupun ketidakjelasan penyaluran DBH pajak dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pemerintahan dan pembangunan.
Karena itu, Pemprov Kaltim diminta menyampaikan rincian alokasi, dasar penghitungan, serta jadwal penyaluran dana kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
“Keterbukaan informasi mengenai pembagian dana tersebut penting. Dengan begitu, pemerintah kabupaten dan kota mengetahui secara pasti besaran hak yang akan diterima dan bisa merencanakan kebutuhan anggaran daerah,” kata legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III Kutai Kartanegara tersebut. (Adv/DPRD/Kaltim)







