GARVI.ID, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan penolakannya terhadap teknologi desalinasi air laut sebagai solusi penyediaan air bersih untuk kota ini. Penolakan ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD, Fauzi Adi Firmansyah, setelah melakukan kunjungan kerja ke Batam untuk mempelajari penerapan teknologi tersebut.
Fauzi menjelaskan bahwa meskipun teknologi desalinasi bisa mengubah air laut menjadi air tawar yang aman untuk dikonsumsi, biaya operasionalnya sangat tinggi dan belum terbukti efektif di Indonesia. Dalam kunjungan ke Batam, ia menemukan bahwa proyek desalinasi di Indonesia masih dalam tahap konsep dan belum ada yang berhasil diterapkan secara optimal.
“Teknologi desalinasi memang menjanjikan, namun harga jual air yang dihasilkan bisa mencapai Rp30.000 hingga Rp50.000 per liter. Angka ini jelas tidak terjangkau bagi masyarakat. Berbeda dengan negara Timur Tengah, mereka memiliki energi murah dan teknologi yang sudah lebih maju,” ujarnya, Rabu (5/2/2025).
Sebagai alternatif, DPRD Kota Balikpapan akan berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Gubernur terpilih untuk memanfaatkan sumber daya air dari Sungai Mahakam. Sungai ini memiliki debit air yang melimpah dan telah menjadi sumber air utama bagi berbagai daerah di Kalimantan Timur (Kaltim), sehingga dianggap lebih realistis dan ekonomis untuk digunakan.
Fauzi menambahkan bahwa rencana pemerintah untuk membangun sistem distribusi air dari Sungai Mahakam ke Balikpapan melalui jalur tol akan meningkatkan efisiensi pengiriman air ke kota tersebut. Hal ini sangat penting mengingat Balikpapan yang terus berkembang, baik dari segi populasi maupun industri, menyebabkan kebutuhan akan air bersih semakin tinggi.
“Kami sedang dalam tahap koordinasi, mudah-mudahan bisa terlaksana. Opsi ini jauh lebih masuk akal dibandingkan desalinasi yang biayanya terlalu mahal,” tambah Fauzi.
Dengan pemanfaatan Sungai Mahakam sebagai sumber air baku, diharapkan masalah krisis air bersih di Balikpapan dapat diatasi secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada teknologi yang belum sepenuhnya teruji di Indonesia. (Adv/DPRD/BPP)
