GARVI.ID, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat gabungan yang dirangkaikan dengan acara halal bihalal di ruang rapat utama DPRD, Rabu (9/4/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, dan dihadiri seluruh anggota dewan.
Dalam rapat, sejumlah isu penting dibahas, antara lain soal kualitas pembangunan gedung baru DPRD dan persoalan BBM yang belakangan dikeluhkan masyarakat karena diduga menyebabkan kerusakan kendaraan.
“Rapat ini sekaligus ajang silaturahmi pasca libur Lebaran. Tapi yang lebih penting, kami meminta tiap komisi segera menindaklanjuti berbagai laporan yang sudah masuk, baik dari hasil sidak maupun rapat dengar pendapat (RDP),” ujar Alwi.
Ia menegaskan bahwa isu paling mendesak saat ini adalah keluhan masyarakat terkait dugaan kualitas buruk BBM jenis Pertamax yang disalurkan oleh sejumlah SPBU. Banyak pengguna kendaraan melaporkan mesin brebet hingga mati mendadak setelah mengisi BBM.
“Saya sudah minta Komisi II turun langsung ke lapangan untuk mengecek SPBU yang diduga bermasalah. Ini penting karena kasusnya tak hanya terjadi di Balikpapan, tapi juga muncul di wilayah lain di Kaltim,” kata Alwi.
Isu lain yang juga mendapat sorotan adalah temuan Komisi III terkait pembangunan gedung baru DPRD. Sejumlah bagian dari proyek tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi.
“Kita minta Komisi III tidak buru-buru menyampaikan temuan ke publik tanpa klarifikasi. Harus ada dialog dulu dengan Dinas PU, Manajemen Konstruksi, dan pihak kontraktor. Baru setelah itu disampaikan ke media secara utuh dan berimbang,” tegasnya.
Alwi menekankan pentingnya prosedur yang benar dalam menyikapi temuan teknis di lapangan. Menurutnya, jika memang ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek, DPRD siap membuka fakta tersebut secara transparan.
“Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi prosedurnya harus dijalankan. Setelah dengar keterangan semua pihak, baru kita sampaikan hasilnya secara resmi,” tambahnya.
RDP dan inspeksi lapangan bersama dinas terkait dan kontraktor, kata Alwi, akan segera dijadwalkan dalam waktu dekat.
“Saya sudah minta Komisi III mempercepat pelaksanaan RDP agar persoalan ini cepat ada kejelasan,” pungkasnya. (Adv/DPRD/BPP)
