GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan kembali memperkuat pijakan hukumnya dalam membangun kota yang bersih dan ramah anak. Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) akhirnya resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kota Balikpapan, Senin (14/4/2025).
Kedua regulasi tersebut mengatur soal penanggulangan limbah serta pengembangan Balikpapan sebagai Kota Layak Anak. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menilai pengesahan ini merupakan kemajuan penting dalam mendorong program-program strategis kota.
“Perda ini menunjukkan komitmen kita. Pertama, soal penanganan limbah. Kedua, tentang Kota Layak Anak. Keduanya punya urgensi yang besar,” kata Bagus usai rapat paripurna.
Ia menjelaskan, keberhasilan Balikpapan sebagai kota percontohan nasional dalam pengelolaan sampah menjadi pondasi kuat untuk melangkah ke tahap berikutnya, yakni pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
“Kita sudah terbukti bisa kelola sampah dengan baik. Sekarang saatnya naik level. Limbah B3 ini tidak bisa dianggap remeh karena dampaknya besar bagi lingkungan dan kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait Perda Kota Layak Anak, Bagus menekankan pentingnya memberikan perhatian lebih terhadap fasilitas, perlindungan, dan akses yang layak bagi anak-anak. Salah satu program yang masuk dalam kerangka ini adalah penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.
“Program MBG akan dibahas lebih lanjut 18 April nanti. Kita ingin program ini berjalan tanpa masalah, karena menyangkut kebutuhan dasar anak-anak,” jelasnya.
Bagus juga menambahkan bahwa pembangunan taman-taman ramah anak dan ruang terbuka hijau akan terus didorong agar anak-anak memiliki tempat bermain yang aman dan mendidik.
“Visi kami jelas: Balikpapan tidak hanya harus bersih, tapi juga ramah untuk generasi masa depan. Anak-anak perlu ruang tumbuh yang sehat, baik secara fisik maupun mental,” tegasnya.
Dengan pengesahan dua Perda ini, Pemkot berharap bisa menciptakan kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga manusiawi dan berkelanjutan. (Adv/Diskominfo/BPP)
