GARVI.ID, SAMARINDA – Pemenuhan kewajiban kebun plasma oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menyisakan persoalan. Sejumlah kelompok masyarakat mengadukan belum terpenuhinya hak kemitraan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Aduan itu menjadi perhatian Komisi II DPRD Kaltim. Anggotanya, Firnadi Ikhsan, mengungkapkan bahwa persoalan plasma menjadi salah satu keluhan yang berulang kali disampaikan masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar kawasan perkebunan sawit.
“Sejumlah kelompok masyarakat datang menyampaikan keluhan. Mereka mempertanyakan kewajiban perusahaan yang dinilai belum memenuhi penyediaan kebun plasma,” ungkap Firnadi, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut mencerminkan belum optimalnya hubungan kemitraan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat. Padahal, warga di sekitar wilayah operasional perusahaan semestinya turut merasakan manfaat ekonomi dari investasi sektor perkebunan.
Firnadi menyebut, persoalan pemenuhan plasma juga menjadi perhatian Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim. Karena itu, diperlukan penanganan dan evaluasi agar kewajiban perusahaan dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menilai, keberadaan industri kelapa sawit tidak semestinya hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan. Masyarakat sekitar juga harus memperoleh manfaat melalui pola kemitraan yang telah diatur.
“Jangan sampai perusahaan beroperasi dan memperoleh keuntungan, tetapi masyarakat di sekitarnya justru tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima,” tegas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Untuk menuntaskan persoalan itu, Firnadi mendorong pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen perizinan, perjanjian kemitraan, hingga pelaksanaan kewajiban plasma di lapangan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi perusahaan yang telah menjalankan kewajibannya maupun yang masih memiliki tunggakan atau persoalan dalam pemenuhan plasma.
Menurut Firnadi, evaluasi sektor perkebunan tidak cukup hanya berpatokan pada luas lahan dan jumlah perusahaan yang beroperasi. Aspek kemitraan serta keterlibatan pekebun lokal juga harus menjadi indikator dalam menilai keberhasilan industri sawit di daerah.
“Pekebun lokal harus mendapatkan perhatian. Kami berharap keberadaan industri sawit benar-benar memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat dan daerah,” harap legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kutai Kartanegara tersebut. (Adv/DPRD/Kaltim)








