DPRD Kaltim Dorong Asuransi Jembatan untuk Antisipasi Risiko Aktivitas Pelayaran

GARVI.ID, SAMARINDA – Aktivitas pelayaran di sekitar jembatan yang menjadi jalur lalu lintas kapal di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap infrastruktur daerah. DPRD Kaltim mengusulkan skema asuransi untuk mengantisipasi risiko kerusakan jembatan akibat aktivitas kapal yang melintas.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan keberadaan kapal assist berperan membantu kelancaran pergerakan kapal di sekitar jembatan. Namun, aktivitas tersebut juga memiliki risiko terhadap infrastruktur, terutama apabila kapal menyenggol atau menabrak tiang penyangga jembatan.

Menurut pria yang akrab disapa Hamas itu, perlu ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada infrastruktur tersebut. Terlebih, pembangunan jembatan menggunakan anggaran pemerintah yang bersumber dari keuangan daerah.

“Kalau jembatan mengalami kerusakan atau bahkan runtuh, siapa yang bertanggung jawab membangunnya kembali? Tidak mungkin pihak pelayaran membangun kembali menggunakan uang sendiri,” ujar Hamas, Sabtu (14/11/2026). 

Ia mencontohkan sejumlah jembatan di Samarinda yang berada di kawasan jalur aktivitas pelayaran. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan mekanisme perlindungan agar pemerintah daerah tidak menanggung sendiri risiko kerusakan infrastruktur.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah melibatkan perusahaan daerah (Perusda) dalam pengelolaan layanan kapal assist. Perusda dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta maupun penyedia jasa pemanduan kapal untuk membangun skema pengelolaan yang mencakup perlindungan asuransi.

Hamas menilai, asuransi dapat menjadi instrumen untuk mengantisipasi kerugian apabila aktivitas pelayaran menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas publik.

“Asuransi menjadi salah satu instrumen penting yang perlu dipertimbangkan. Tujuannya untuk mengantisipasi risiko yang berkaitan dengan aktivitas pelayaran di sekitar infrastruktur daerah,” jelas legislator Partai Golkar tersebut.

Ia juga menyebut Pemprov Kaltim memiliki perusahaan daerah yang bergerak di sektor asuransi. Keberadaan perusahaan tersebut dinilai membuka peluang kerja sama yang dapat dikaji lebih lanjut.

“Kalau menggunakan perusahaan daerah, tentunya perusahaan daerah ini bisa mengasuransikan. Kita juga punya perusahaan asuransi. Jadi ada efek domino dari kerja sama itu,” ungkapnya.

Hamas berharap pengelolaan aktivitas maritim di Kaltim tidak hanya berorientasi pada kelancaran kegiatan pelayaran dan ekonomi. Aspek keselamatan serta perlindungan infrastruktur publik juga harus menjadi bagian dari perencanaan.

Dengan demikian, aktivitas sektor maritim dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah tanpa mengabaikan keberlangsungan infrastruktur yang digunakan bersama.

“Harapan kita, aktivitas ekonomi sektor maritim di Kaltim bisa memberikan manfaat bagi daerah sekaligus memperhatikan keberlangsungan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung kegiatan pelayaran,” pungkas Hamas, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Balikpapan tersebut. (Adv/DPRD/Kaltim) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *