GARVI.ID, BALIKPAPAN – Kondisi keuangan Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2026 dipastikan tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, mengungkapkan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah akan mengalami penurunan cukup signifikan.
“Ada penurunan sekitar Rp1,55 triliun. Ini harus disampaikan agar masyarakat paham konteksnya,” ujar Andi Arif saat ditemui di kantornya, Kamis (23/10/2025).
Ia menjelaskan, asumsi awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp4,5 triliun akan mengalami rasionalisasi antara Rp1,3 hingga Rp1,5 triliun. Kondisi ini terjadi akibat koreksi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak sebesar tahun sebelumnya.
“Tahun lalu PAD kita proyeksikan Rp1,5 triliun. Tapi dengan kondisi ekonomi yang melambat, target itu pasti menurun. Karena itu, pembahasan APBD harus realistis dan rasional,” jelas politikus yang akrab disapa A3 itu.
Meski terjadi pelemahan fiskal, ia memastikan pemerintah kota tetap memiliki strategi agar pembangunan tetap berjalan. Hanya saja, setiap langkah perlu direncanakan dengan cermat agar tidak menimbulkan beban baru.
“Upaya untuk mengungkit kembali kekuatan fiskal pasti dilakukan, tapi tidak bisa instan. Perencanaan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah agar program tetap berkelanjutan,” tegasnya.
Andi Arif juga menekankan pentingnya pemahaman publik terhadap tahapan pembangunan. Menurutnya, realisasi program tidak bisa dilakukan secara cepat karena setiap kegiatan memiliki proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan yang harus dipatuhi.
“Pembangunan itu tidak seperti membalik telapak tangan. Ada prioritas dan keterbatasan anggaran. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa semua butuh waktu,” ujarnya.
Selain persoalan fiskal, Andi Arif menyoroti pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi, katanya, menjadi kunci menjaga kepercayaan publik di tengah situasi keuangan yang menantang.
“Kami ingin masyarakat mendapat informasi yang jernih. Semua kebijakan pembangunan dibuat berdasarkan analisis dan kemampuan daerah, bukan sekadar janji,” pungkasnya. (Adv/DPRD/Bpp)
