Anggaran Terpangkas, DPRD Pastikan Penanganan Banjir Tetap Jadi Fokus Utama Balikpapan

GARVI.ID, BALIKPAPAN – Di tengah tekanan fiskal akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Balikpapan memastikan upaya pengendalian banjir tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah pada 2026.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Yusri, mengatakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer Keuangan Daerah (TKD) memberikan dampak besar terhadap kemampuan daerah dalam membiayai proyek infrastruktur.

“Dari total sekitar Rp1,8 triliun dana transfer, sekitar 70 persen di antaranya harus dipangkas. Ini tentu sangat berpengaruh pada pelaksanaan sejumlah kegiatan fisik. Bahkan, rencana pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur kemungkinan besar belum bisa dimulai pada 2026,” ujarnya, Senin (13/10/2025).

Meski ruang fiskal semakin terbatas, DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen menyesuaikan arah kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dari berbagai sektor pembangunan, penanganan banjir tetap menjadi prioritas utama.

“Seluruh alokasi anggaran fisik akan diarahkan ke program yang paling mendesak dan strategis, terutama untuk mendukung visi Wali Kota dalam mewujudkan Balikpapan bebas banjir,” jelas Yusri.

Menurutnya, persoalan banjir merupakan pekerjaan jangka panjang yang memerlukan konsistensi dan kolaborasi lintas sektor. Selain membangun infrastruktur drainase dan melakukan normalisasi saluran, pemerintah juga perlu memperkuat program konservasi lingkungan di kawasan rawan genangan.

“Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya penanganan banjir. Yang terpenting, masyarakat dapat merasakan dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dijalankan,” tegasnya.

Yusri juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah pusat agar daerah tidak kehilangan daya dorong dalam melaksanakan program prioritas. Ia berharap kebijakan pemangkasan transfer dana daerah dapat dikaji ulang, mengingat dampaknya langsung terhadap pelayanan publik.

“DPRD akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi warga Balikpapan,” pungkasnya.

Dengan fokus tersebut, diharapkan Balikpapan dapat terus melangkah menuju kota yang tangguh terhadap bencana, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan. (Adv/DPRD/Bpp) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *