GARVI.ID, SAMARINDA – Penurunan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) 2027. Dengan proyeksi anggaran sekitar Rp12,1 triliun, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih cermat menentukan program prioritas.
DPRD Kaltim mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak berujung pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Setiap program yang diusulkan harus memiliki sasaran terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengatakan penyusunan program kerja tahun depan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi mengalokasikan anggaran hanya untuk menjalankan kegiatan rutin tanpa melihat hasil yang ingin dicapai.
“Setiap rupiah yang dianggarkan harus benar-benar digunakan untuk program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Harus jelas manfaatnya dan bisa dirasakan secara langsung,” ujar Andi Satya, Senin (16/11/2026).
Ia menegaskan, sektor yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus mendapat perhatian khusus. Sebab, sektor tersebut berhubungan langsung dengan hak dasar masyarakat dalam memperoleh pelayanan pemerintah.
Kondisi fiskal Kaltim yang diproyeksikan mengalami penurunan pada 2027 menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian prioritas. Dengan perkiraan APBD hanya sekitar Rp12,1 triliun, setiap OPD perlu memastikan program yang dirancang sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Di tengah kebijakan efisiensi, proyeksi APBD 2027 kita kembali mengalami penurunan menjadi sekitar Rp12,1 triliun. Karena itu, kami berharap program yang disusun lebih realistis, konkret, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas legislator Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.
Andi Satya menyebut, DPRD akan mencermati perencanaan anggaran, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang itu dinilai memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat sehingga alokasi anggarannya perlu dijaga.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pelayanan di dua sektor tersebut. Pemerintah harus mampu mengelola anggaran yang tersedia secara efektif agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Kesehatan dan pendidikan harus tetap menjadi perhatian. Keduanya merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, sehingga pemerintah perlu memastikan anggaran yang tersedia benar-benar mendukung peningkatan kualitas pelayanan,” pungkas Andi Satya, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Samarinda tersebut. (Adv/DPRD/Kaltim)













