GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah menempatkan Kota Balikpapan sebagai pusat pengawalan investasi di Pulau Kalimantan. Langkah ini dilakukan melalui pembentukan Desk Investasi (DES) untuk mempercepat realisasi penanaman modal sekaligus membantu investor mengatasi berbagai kendala dalam menjalankan usaha.
Pengoperasian Desk Investasi Kalimantan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan peninjauan fasilitas di Aula Pemerintah Kota Balikpapan, Selasa (17/11/2026).
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Edy Junaedi, mengatakan pembentukan desk tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menjembatani kesenjangan antara rencana investasi dan realisasi di lapangan.
Menurutnya, komitmen nilai investasi yang disampaikan pelaku usaha belum tentu seluruhnya dapat diwujudkan. Sejumlah kendala dalam proses pelaksanaan proyek kerap menjadi penghambat sehingga membutuhkan pendampingan dan penanganan langsung.
“Fokus Desk Investasi bukan sekadar meningkatkan angka realisasi penanaman modal. Kami juga ingin memastikan berbagai persoalan yang menghambat kegiatan usaha bisa diidentifikasi dan diselesaikan,” kata Edy.
Balikpapan dipilih sebagai pusat pengawalan investasi di Kalimantan karena memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas penanaman modal di kawasan tersebut.
Edy menyebut sekitar 46 persen realisasi investasi di Pulau Kalimantan berasal dari Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen investasi di Kaltim terkonsentrasi di Kota Balikpapan.
Besarnya kontribusi itu membuat Balikpapan dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi titik koordinasi pengawalan investasi di Kalimantan.
Program Desk Investasi sendiri telah dikembangkan pemerintah di sejumlah wilayah lain, di antaranya Batam, Bali, Medan, Semarang, dan Makassar.
Selain mendorong realisasi investasi, keberadaan layanan tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah menentukan prioritas pengembangan ekonomi berdasarkan potensi masing-masing wilayah.
Edy menilai Balikpapan memiliki peluang besar untuk memperkuat sektor jasa dan perdagangan. Pengembangan sektor tersebut perlu berjalan seiring dengan industri pengolahan, pertambangan, serta sektor primer yang menjadi penopang ekonomi di berbagai daerah Kalimantan.
Menurutnya, daerah perlu menyiapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru agar tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu.
“Ketika potensi sektor primer mulai menurun, sektor jasa dan perdagangan harus sudah siap mengambil peran sebagai penggerak ekonomi. Karena itu, arah pengembangan investasi perlu disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan setiap daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Edy juga memaparkan target investasi nasional yang mencapai Rp13.032 triliun secara akumulatif hingga 2029. Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Hingga triwulan III 2026, realisasi investasi nasional tercatat sebesar Rp1.539 triliun. Pemerintah berupaya menjaga tren tersebut melalui perbaikan iklim usaha dan percepatan pelaksanaan proyek investasi.
Dia mengingatkan, peningkatan nilai investasi juga harus diikuti efisiensi penggunaan modal. Sebab, besarnya investasi belum tentu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal apabila kebutuhan modal untuk menghasilkan tambahan output masih tinggi. Hal ini antara lain tercermin melalui indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
Sementara itu, Asisten I Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menilai kehadiran Desk Investasi dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kepastian kepada pelaku usaha.
Dia menyebut Balikpapan memiliki posisi penting sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur sekaligus salah satu kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dari sisi kinerja, realisasi investasi Balikpapan sepanjang 2025 mencapai Rp27,25 triliun. Angka tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp23,78 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp3,47 triliun.
Sementara hingga triwulan III 2026, realisasi investasi tercatat Rp15,56 triliun atau sekitar 75,32 persen dari target tahunan sebesar Rp20,68 triliun.
Pada periode yang sama, pemerintah kota telah menerbitkan 3.443 nomor induk berusaha (NIB) baru. Adapun indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan mencapai 95,62.
“Capaian investasi ini menjadi modal penting bagi Balikpapan. Namun, kami tetap perlu meningkatkan pelayanan dan koordinasi agar setiap persoalan yang dihadapi pelaku usaha bisa segera ditangani,” ujar Sudirman.
Dia mengatakan, Pemkot Balikpapan juga tengah menyiapkan peluang investasi melalui pengembangan kawasan industri berbasis hilirisasi di Kariangau dan Balikpapan Utara.
Selain itu, penguatan infrastruktur logistik dan konektivitas terus menjadi perhatian untuk mendukung Balikpapan sebagai pusat industri dan jasa yang menopang pembangunan IKN.
Sudirman berharap kerja sama antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta Pemkot Balikpapan dapat memperkuat kepastian berusaha dan meningkatkan daya tarik investasi daerah.
“Persoalan perizinan maupun kendala teknis yang dihadapi investor harus bisa ditangani dengan cepat, terukur, dan transparan. Kami berharap investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan perekonomian, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tutupnya. (/*)







