GARVI.ID, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menggelar reses Masa Sidang II Tahun 2024/2025 untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat di Dapil Balikpapan Selatan pada Rabu, 23 April 2025. Kegiatan yang diadakan di wilayah padat penduduk ini bertujuan untuk menyerap berbagai aspirasi dan masalah yang dihadapi warga setempat.
Dalam reses tersebut, warga mengungkapkan beberapa persoalan utama yang mereka hadapi. Salah satunya adalah masalah kebersihan, terutama terkait dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang sudah overload dan tidak terkelola dengan baik. Selain itu, keluhan juga datang mengenai minimnya penerangan jalan umum (PJU) di beberapa kawasan serta kondisi jalan yang rusak dan membutuhkan perbaikan.
“Keluhan mengenai TPS yang penuh, jalan rusak, dan minimnya PJU menjadi perhatian utama warga. Kami akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Budiono dengan tegas.
Reses kali ini juga melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Perhubungan, yang langsung hadir untuk mendengarkan keluhan warga dan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil.
Budiono menegaskan bahwa kegiatan reses bukan hanya formalitas, melainkan kesempatan untuk memastikan bahwa setiap masalah yang disampaikan warga dapat segera diatasi. “Sebagai wakil rakyat, saya bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan akan saya kawal dan pastikan ditindaklanjuti,” tambahnya.
Antusiasme warga sangat terlihat selama reses berlangsung, terutama karena Budiono berasal dari daerah tersebut dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD. Mereka berharap masalah yang telah lama ada dapat segera mendapatkan perhatian dan solusi yang konkret.
Kegiatan reses ini membuktikan komitmen DPRD Kota Balikpapan dalam memperjuangkan kepentingan warga, memastikan pembangunan yang merata, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif. (Adv/DPRD/BPP)
