GARVI.ID, PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menghadiri Rapat Kerja (Raker) penyampaian program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU di Gedung DPRD, Kilometer 09 Nipah-nipah, Selasa (4/3/2025).
Raker ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, Ketua DPRD Kabupaten PPU, Raup Muin, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, serta para asisten dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.
Dalam sambutannya, Mudyat Noor menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten PPU. Ia mengibaratkan hubungan antara eksekutif dan legislatif sebagai pasangan suami istri yang harus saling melengkapi.
“Jika pasangan suami istri menghasilkan anak, maka eksekutif dan legislatif menghasilkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Harapan kita, APBD ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten PPU,” ujar Mudyat Noor.
Mudyat juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang merupakan instruksi langsung dari Presiden dan wajib dilaksanakan. Menurutnya, efisiensi perlu diterapkan pada beberapa sektor, termasuk pengurangan kegiatan seremonial, pembatasan kajian studi banding, dan penghematan perjalanan dinas hingga 50 persen.
“Efisiensi anggaran harus menjadi prioritas, terutama dalam hal perjalanan dinas dan belanja daerah. Kita harus lebih selektif dan memastikan anggaran digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi masyarakat,” tegasnya.
Meski menghadapi tantangan efisiensi, Mudyat Noor optimis pembangunan di Kabupaten PPU akan tetap berjalan dengan baik. Ia berharap DPRD dapat mendukung penuh pelaksanaan program pembangunan tersebut.
“Kami berharap kerja sama antara eksekutif dan legislatif ini bisa terjalin dengan baik. Apa yang menjadi tugas pokok masing-masing bisa dijalankan secara cermat dan saling mengoreksi untuk mencapai hasil yang maksimal,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten PPU, Raup Muin, dalam sambutannya menyatakan bahwa rapat kerja ini merupakan wujud sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten PPU yang lebih maju dan sejahtera.
“Sebagai lembaga legislatif, kami memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini terus kami jalankan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung pembangunan di Kabupaten PPU,” ujar Raup Muin.
Dalam Raker tersebut, sejumlah anggota DPRD juga menyampaikan berbagai saran dan masukan terkait sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan infrastruktur. Berbagai usulan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan. (Adv/Diskominfo/PPU)
