GARVI.ID, SAMARINDA – Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di desa-desa rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu mendapat dukungan lebih besar. DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah memastikan ketersediaan peralatan dan logistik bagi warga yang menjadi garda terdepan dalam penanganan kebakaran.
Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menilai kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah kebakaran meluas. Terutama bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan, perkebunan, dan lahan pertanian.
Menurutnya, masyarakat setempat memiliki posisi strategis karena dapat mengetahui lebih awal ketika muncul titik api. Namun, kemampuan mereka melakukan penanganan dini harus didukung sarana yang memadai.
“Masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran adalah pihak pertama yang berhadapan langsung dengan api. Mereka harus dibekali peralatan dan logistik yang memadai agar bisa bertindak cepat sejak awal,” kata Nurhadi, Rabu (18/11/2026).
Dia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pembiayaan kegiatan di tingkat instansi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam pencegahan karhutla.
Menurut Nurhadi, dukungan terhadap MPA perlu menjadi bagian dari prioritas penggunaan anggaran. Ketersediaan perlengkapan pemadaman awal dan logistik akan membantu masyarakat melakukan respons cepat ketika kebakaran terdeteksi.
Selain dukungan operasional, Kaltim juga telah memiliki landasan hukum untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Di antaranya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Nurhadi mengatakan kedua regulasi tersebut harus menjadi pedoman dalam membangun sistem perlindungan lingkungan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat.
“Peraturan daerah yang sudah disahkan harus menjadi pegangan pemerintah dalam menjalankan program perlindungan lingkungan dan pencegahan kebakaran. Pelaksanaannya harus terukur dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dia menegaskan, DPRD Kaltim akan mengawal pelaksanaan kebijakan melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Sinergi pemerintah daerah dengan masyarakat di tingkat desa diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan karhutla.
“Tugas kami di DPRD adalah memastikan aturan yang dibuat, anggaran yang disiapkan, dan pengawasan di lapangan berjalan selaras demi melindungi hutan serta keselamatan warga Kalimantan Timur,” tutupnya. (Adv/DPRD/Kaltim)








