SKK Migas Kalsul Perkuat Budaya Antisuap, Integritas Jadi Tanggung Jawab Bersama

GARVI.ID, BALIKPAPAN – SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) memperkuat upaya pencegahan praktik penyuapan di lingkungan industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Langkah tersebut dilakukan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk membangun tata kelola organisasi yang transparan dan berintegritas.

Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, Haryanto Syafri, mengatakan budaya antisuap harus dimulai dari kesadaran masing-masing individu. Menurutnya, keberadaan aturan dan sistem pengawasan tidak akan berjalan optimal tanpa komitmen seluruh pihak untuk menjaga integritas.

Ia menegaskan, setiap pekerja harus menjadikan integritas sebagai landasan dalam menjalankan tugas maupun mengambil keputusan.

“Budaya antisuap tidak cukup hanya dibangun melalui aturan organisasi. Setiap individu harus memiliki kesadaran untuk menjaga integritas dalam setiap pekerjaan. Karena itu, SMAP harus menjadi bagian dari budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif,” ujar Haryanto, Rabu (18/11/2026). 

Penerapan SMAP di lingkungan SKK Migas telah berjalan sejak diterbitkannya Keputusan Kepala SKK Migas pada 14 Februari 2018. Sistem tersebut mengacu pada standar SNI ISO 37001:2016.

SKK Migas pertama kali memperoleh sertifikasi standar tersebut pada 26 Oktober 2018. Sertifikasi kemudian diperoleh kembali pada 15 Desember 2021 dan dilanjutkan dengan resertifikasi pada 11 Oktober 2024.

Dalam pelaksanaannya, SMAP mencakup identifikasi hingga pengendalian risiko penyuapan. Sosialisasi juga dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pekerja, keluarga pekerja, masyarakat, media, serta para pemangku kepentingan, termasuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan mitra usaha.

Salah satu pedoman yang diterapkan adalah prinsip 4 No’s + 1. Prinsip tersebut meliputi No Bribery atau tidak memberi dan menerima suap, No Kickback atau menolak komisi tidak semestinya, No Gift atau tidak menerima hadiah yang tidak wajar, No Luxurious Hospitality atau menghindari jamuan dan fasilitas mewah, serta No Conflict of Interest atau menghindari benturan kepentingan.

Kelima prinsip itu menjadi acuan dalam membangun hubungan profesional dengan mitra kerja maupun pihak lainnya. SKK Migas juga menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap praktik penyuapan, gratifikasi yang tidak semestinya, dan penyalahgunaan kepentingan.

“Melalui prinsip 4 No’s + 1, kami ingin memastikan seluruh pihak memahami batasan dalam hubungan profesional. Tidak boleh ada praktik suap, pemberian imbalan yang tidak semestinya, ataupun benturan kepentingan. Semua hubungan kerja harus dilandasi profesionalisme dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Haryanto menilai penerapan SMAP memiliki peran penting dalam industri hulu migas. Sektor ini melibatkan investasi berskala besar, proses bisnis yang kompleks, serta hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Karena itu, tata kelola yang bersih dan berintegritas diperlukan untuk menjaga kepercayaan sekaligus mendukung keberlangsungan operasional industri.

“Kepercayaan menjadi modal penting dalam pengelolaan industri hulu migas. Kami ingin setiap kegiatan berjalan dengan menjunjung tinggi integritas, sehingga pengelolaan industri ini tidak hanya menjaga reputasi organisasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat optimal bagi negara,” tutup Haryanto.

Melalui penerapan SMAP, SKK Migas Kalsul berupaya memperkuat pengawasan internal dan membangun kesadaran antisuap di seluruh lingkungan kerja. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola industri hulu migas yang profesional, transparan, dan akuntabel. (/*) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *