GARVI.ID, SAMARINDA – Mekanisme penyaluran opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, dana yang semestinya masuk ke kas pemerintah daerah melalui mekanisme pemungutan otomatis tersebut sebelumnya dikeluhkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda karena dinilai belum tersalurkan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mengatakan skema opsen telah mengatur pemungutan tambahan pajak dengan pembagian persentase untuk pemerintah daerah. Karena itu, dia mempertanyakan apabila masih terjadi kendala dalam proses penyalurannya.
“Ketika masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, baik pajak tahunan maupun bea balik nama, bagian opsen seharusnya langsung diperhitungkan sesuai ketentuan dan masuk ke kas daerah. Mekanismenya sudah diatur,” kata Sigit, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera ditelusuri agar tidak menghambat penerimaan daerah. Dia mendorong adanya klarifikasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengetahui penyebab munculnya kendala penyaluran.
Sigit mengaku belum memperoleh penjelasan resmi dari instansi teknis terkait mengenai persoalan tersebut. Karena itu, dia meminta mekanisme penyaluran opsen diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pemerintah daerah penerima.
“Saya juga belum mengetahui secara pasti mengapa dana tersebut bisa tertahan. Padahal, mekanisme pemungutannya sudah berjalan otomatis. Kalau memang masih ada kendala, harus segera dibicarakan dan ditanyakan langsung kepada BPKAD,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, hak penerimaan pemerintah daerah perlu dipastikan tersalurkan sesuai ketentuan. Kepastian tersebut penting untuk menjaga kelancaran penerimaan dan pengelolaan keuangan daerah.
Selain menyoroti opsen pajak daerah, Sigit juga mengusulkan penerapan mekanisme pemotongan langsung terhadap sejumlah penerimaan negara di tingkat pemerintah pusat.
Usulan itu, menurutnya, pernah disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Keuangan. Dia berharap sistem serupa dapat diterapkan pada penerimaan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), maupun skema dana bagi hasil lainnya.
“Prinsipnya, pemotongan harus dilakukan secara langsung sesuai porsi masing-masing. Saya juga mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar mekanisme seperti opsen ini bisa diterapkan di tingkat pusat untuk PPN, PPh, maupun dana bagi hasil lainnya,” jelas Sigit.
Legislator dari daerah pemilihan Balikpapan tersebut berharap mekanisme pembagian penerimaan pajak dapat berjalan lebih transparan dan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah. (Adv/DPRD/Kaltim)












