GARVI.ID, BALIKPAPAN – Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, menyoroti masih tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) di sejumlah daerah, termasuk Balikpapan. Kondisi ini, menurutnya, menjadi salah satu alasan pemerintah pusat mengurangi besaran dana transfer ke daerah.
Dalam wawancara pada Senin (20/10/2025), Danang menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan menilai masih banyak daerah yang belum optimal menyerap anggaran, sehingga menumpuk Silpa di akhir tahun. “Makanya dana bagi hasil yang turun ke daerah tahun ini lebih kecil. Karena pusat melihat masih banyak Silpa di daerah, akhirnya dipangkas sekalian,” ujar Danang.
Ia menegaskan, pemerintah kota bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus lebih aktif dan peka dalam menyusun serta menjalankan program agar penyerapan anggaran berjalan efektif. “Kita minta semua OPD membuat program yang jelas dan sesuai kebutuhan di lapangan. Jangan sampai karena lambat bergerak, anggaran malah tidak terserap,” tegasnya.
Menurut Danang, penyebab utama munculnya Silpa adalah keterlambatan proses lelang dan perencanaan yang tidak matang sejak awal tahun anggaran. “Kadang APBD sudah disahkan, tapi RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) belum siap. Akhirnya proses lelang tertunda, dan kegiatan tidak bisa dijalankan tepat waktu,” jelasnya.
Ia mencontohkan, proyek-proyek fisik seperti pembangunan drainase atau perbaikan infrastruktur tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu dua bulan. “Kalau lelang baru jalan di akhir tahun, ya jelas tidak bisa selesai. Itu yang akhirnya jadi Silpa,” ungkapnya.
Danang juga menyoroti perubahan sistem e-Catalog versi 6 yang sempat menghambat proses pengadaan di sejumlah OPD. Namun, ia menilai kendala teknis tidak seharusnya menjadi alasan keterlambatan berulang.
“Kita berharap pemerintah kota bisa lebih siap. Setelah APBD disahkan, RKA harus langsung disusun dan program segera dijalankan. Jangan tunggu bulan empat atau lima baru bergerak,” katanya.
Ia menutup dengan pesan agar setiap OPD memastikan kegiatan sudah berjalan sejak awal tahun anggaran. “Kalau pemerintah kota lebih sigap, Silpa bisa ditekan dan dana transfer dari pusat juga tidak berkurang,” pungkas Danang. (Adv/DPRD/Bpp)
