GARVI.ID, BALIKPAPAN – Sebanyak 560 pemuda dari 30 titik di 22 provinsi menyampaikan lima tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Deklarasi Pemuda Indonesia 2026. Deklarasi ini menyoroti berbagai persoalan, mulai dari krisis ekologis, ancaman terhadap ruang hidup masyarakat, hingga ketimpangan akses pendidikan.
Di Balikpapan, deklarasi digelar di Jalan MT Haryono, Kelurahan Damai Baru, Rabu (28/10/2026) malam, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Koordinator Balikpapan Satu Abad Sumpah Pemuda, M. Taufik, S.H., menjelaskan bahwa deklarasi tersebut merupakan bagian dari konsolidasi pemuda yang berlangsung sepanjang September hingga Oktober 2026.
Konsolidasi yang diinisiasi Institut Hijau Indonesia (IHI) itu melibatkan berbagai elemen pemuda, mulai dari organisasi mahasiswa, serikat pemuda, yayasan, komunitas, hingga individu dari berbagai daerah.
“Berbagai temuan dan keresahan yang dihimpun selama konsolidasi kemudian dirangkum dalam Risalah Pemuda Indonesia 2026 sebagai landasan untuk merumuskan aspirasi bersama,” kata Taufik melalui keterangan tertulisnya, Jumat (30/10/2026).
Persoalan lingkungan menjadi salah satu perhatian utama. Bencana banjir bandang di Sumatra yang terjadi setahun lalu masih menyisakan persoalan pemulihan. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengancam sejumlah wilayah.
Titik panas tersebar di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, hingga Papua Selatan. Kebakaran juga mengancam kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Taman Nasional Tanjung Puting.
Selain karhutla, aktivitas pertambangan dan alih fungsi lahan dinilai turut memperburuk kondisi lingkungan. Berkurangnya kawasan resapan air berpotensi mengancam ketersediaan air bersih, sedangkan ekspansi pertambangan dan deforestasi memunculkan persoalan terkait ruang hidup masyarakat, termasuk masyarakat adat di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Di sektor pendidikan, ketimpangan akses, fasilitas belajar, kualitas pendidikan, dan kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi perhatian. Di Maluku, keterbatasan fasilitas, tenaga pendidik, transportasi, serta keberlanjutan beasiswa dinilai memengaruhi kesempatan generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Selain itu, muncul kekhawatiran mengenai potensi pengalihan anggaran pendidikan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui deklarasi tersebut, para pemuda berupaya menyatukan berbagai persoalan daerah menjadi aspirasi nasional yang ditujukan kepada pemerintah pusat. (/*)
