GARVI.ID, BALIKPAPAN – Dinas Sosial Kota Balikpapan terus memperkuat langkah pencegahan terhadap meningkatnya kasus anak yang terlibat persoalan hukum dengan menggencarkan edukasi dan pendekatan ke masyarakat.
Kepala Dinsos Balikpapan, Edy Gunawan, menyebutkan hingga pertengahan 2025 sudah tercatat sekitar kurang lebih 200-an anak terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran hukum. Meski angkanya sedikit menurun dibanding tahun lalu, ia menilai jumlah tersebut masih tergolong tinggi.
“Data ini bisa jadi belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena hanya mencakup kasus yang sudah dilaporkan. Dugaan saya, masih banyak yang belum terungkap,” ujar Edy, Kamis (10/7/2025).
Ia menegaskan bahwa peran keluarga menjadi fondasi utama dalam membentuk perilaku anak. Pengawasan dari orang tua dan lingkungan terdekat dinilai sangat penting untuk mencegah kenakalan remaja.
“Sering kali, pelaku justru datang dari lingkungan terdekat anak. Jangan anggap aman hanya karena berada di rumah. Perhatian dan pendampingan dari orang tua sangat dibutuhkan, apalagi saat mereka sibuk,” katanya.
Edy juga menyoroti kasus-kasus penyalahgunaan zat adiktif seperti lem hingga tindakan asusila yang kerap terjadi di tengah minimnya pengawasan keluarga.
Sebagai langkah konkret, Dinas Sosial Balikpapan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti kelurahan, kader PKK, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif tentang pentingnya perlindungan anak.
“Anak-anak adalah generasi penerus, mereka harus dibekali nilai-nilai positif agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan mandiri,” tambahnya.
Pemerintah juga menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi anak yang terlibat kasus hukum, baik sebagai korban maupun pelaku. Selain itu, dilakukan asesmen untuk menentukan langkah pemulihan, termasuk reintegrasi ke sekolah atau pelatihan keterampilan. Jika tidak memungkinkan, anak akan dirujuk ke lembaga khusus di Samarinda.
“Fokus kami bukan sekadar menyelesaikan kasus, tapi juga memulihkan masa depan mereka. Semua pihak perlu terlibat agar masalah ini bisa ditekan secara signifikan,” pungkas Edy. (Adv/Diskominfo/BPP)
