GARVI.ID, BALIKPAPAN — Fraksi PKS–PPP DPRD Balikpapan mendorong pemerintah kota untuk lebih kreatif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai respons atas makin menyempitnya ruang fiskal tahun anggaran 2026. Dorongan itu disampaikan Arisanda dalam pandangan umum fraksi di Grand Senyiur, Kamis (20/11/2025).
Menurutnya, pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) membuat Pemkot Balikpapan tidak bisa lagi bergantung pada dana pusat. Pemerintah harus mengembangkan sektor-sektor unggulan yang dapat menopang PAD secara berkelanjutan.
“Pemkot perlu mengambil langkah inovatif agar pendapatan daerah tetap tumbuh. Banyak potensi ekonomi yang belum tergarap maksimal,” ujarnya.
Salah satu sektor yang disebutnya memiliki peluang besar adalah destinasi wisata kota. Balikpapan memiliki kawasan pantai, ekowisata, dan pusat pertumbuhan ekonomi yang secara ekonomi menjanjikan, namun belum seluruhnya menjadi industri yang mampu memberikan kontribusi signifikan.
“Pengembangan wisata harus disinergikan dengan ekonomi kreatif. Kalau dikelola optimal, ini bisa meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat,” ucap Arisanda.
Selain pariwisata, fraksi PKS–PPP juga menyoroti pemanfaatan aset daerah. Ia menilai banyak aset pemerintah yang dapat menghasilkan pendapatan melalui skema kerja sama pemanfaatan, intensifikasi penggunaan, hingga optimalisasi sewa aset.
“Aset daerah jangan dibiarkan menganggur. Pemerintah harus melibatkan berbagai skema kerja sama agar aset bisa memberi nilai tambah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi BUMD dan anak perusahaannya agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap PAD. Strukturisasi dan pembenahan manajemen dinilai perlu untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah.
“BUMD harus dievaluasi secara berkala agar efisien dan produktif. Jangan sampai menjadi beban,” tegasnya.
Terakhir, fraksi menekankan pentingnya penguatan pajak restoran dan hotel dengan sistem pencatatan digital. Sistem digital dinilai mampu meningkatkan akurasi dan mengurangi potensi kebocoran.
“Dengan digitalisasi pajak, potensi penerimaan bisa terpantau secara real time. Ini langkah strategis untuk menutup celah kebocoran,” pungkasnya. (Adv/DPRD/Bpp)
