GARVI.ID, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Wakil Wali Kota Balikpapan, sejumlah OPD, Komisi IV DPRD, serta perwakilan Federasi Serikat Buruh, Kamis (1/5/2025). Rapat digelar untuk membahas sejumlah isu penting, mulai dari implementasi Perda Disabilitas, masalah tenaga kerja asing, hingga keluhan soal seragam sekolah.
Salah satu perhatian utama DPRD adalah Perda Disabilitas yang sudah diajukan sejak tahun lalu namun belum juga diterapkan. Alwi menegaskan, pihaknya akan segera meminta penjelasan dari OPD terkait soal perkembangan perda tersebut.
“Kami ingin tahu sudah sampai di mana prosesnya. Perda ini penting bagi perlindungan dan hak penyandang disabilitas,” ujar Alwi.
Ketegangan sempat muncul karena absennya Kepala BPJS Kesehatan dalam rapat. Menurut Alwi, ketidakhadiran itu disebabkan alasan teknis. Ia menegaskan, rapat lanjutan akan dijadwalkan ulang agar BPJS bisa langsung memberi penjelasan.
Selain itu, DPRD juga menyoroti soal keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang datanya masih simpang siur. Untuk itu, pihak Imigrasi akan diundang dalam RDP berikutnya guna memastikan data dan perusahaan pengguna TKA.
Soal pendidikan, Alwi menyoroti keluhan orang tua siswa yang dibebani pembelian seragam tambahan di luar tiga setel yang sudah diberikan Pemkot.
“Tidak boleh ada sekolah yang menarik biaya tambahan untuk seragam. Ini harus dihentikan. Dinas Pendidikan harus turun tangan,” tegasnya.
Dalam forum itu, Ketua Forum Komunikasi SPSB Balikpapan, Budi Satria, juga menyerahkan petisi terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan. Ia menekankan perlunya pembentukan LKS Bipartit di perusahaan, peningkatan pemahaman hukum ketenagakerjaan, dan komunikasi terbuka antar pihak.
“Banyak masalah terjadi karena aturan tidak dipatuhi atau disalahartikan. Solusinya bukan hanya aturan, tapi komunikasi yang rutin dan terbuka,” kata Budi.
Ia juga menyinggung minimnya tenaga kerja lokal yang punya keterampilan dan sertifikasi sesuai kebutuhan proyek besar seperti RDMP. Budi mendorong pelatihan dan kesiapan lebih serius dari pemerintah dan dunia usaha.
“Tanpa komitmen dan tindak lanjut nyata, semua ini hanya jadi wacana kosong,” tutupnya. (Adv/DPRD/BPP)
