GARVI.ID, BALIKPAPAN – Sebagai kota dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, Balikpapan dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Untuk itu, Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan pentingnya pendidikan berbasis Pancasila sebagai solusi untuk memperkuat kohesi sosial dan mencegah perpecahan di tengah masyarakat yang majemuk.
“Diversitas yang ada di Balikpapan tentu membawa potensi perpecahan. Karena itu, pendidikan berbasis Pancasila yang menekankan pada nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, dan kesetaraan menjadi sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial di kota ini,” ujar Alwi dalam rapat paripurna DPRD pada Senin (3/2/2025).
Rapat paripurna tersebut membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD, yang pertama mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan yang kedua tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kedua raperda ini dianggap vital bagi masa depan Balikpapan, khususnya dalam perannya sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menekankan pentingnya regulasi yang dapat mengatur tata ruang kota untuk mengakomodasi pesatnya pertumbuhan penduduk di Balikpapan. Menurutnya, penataan perumahan yang baik sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan tempat tinggal dan aspek lingkungan.
“Balikpapan perlu memiliki regulasi yang jelas agar kota ini tetap layak huni, mendukung sektor industri, dan memberikan kenyamanan bagi warganya. Penataan perumahan yang tepat menjadi kunci dalam mencapainya,” ujar Andi.
Alwi Al Qadri juga menambahkan bahwa pertumbuhan penduduk yang signifikan sebagai dampak dari status Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN memerlukan kebijakan yang adaptif dalam perencanaan kota. Sektor perumahan menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi demi menciptakan lingkungan yang nyaman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
“Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kita harus menyesuaikan berbagai sektor, terutama perumahan, agar kota ini tetap nyaman dan siap menyambut perkembangan yang ada,” tambah Alwi.
Selain penataan fisik kota, Alwi juga menegaskan bahwa pendidikan berbasis Pancasila harus menjadi pilar utama dalam membangun karakter masyarakat. Pendidikan tersebut diharapkan tidak hanya berlaku di sekolah, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari agar nilai-nilai kebangsaan tetap terjaga meskipun ada arus modernisasi.
Dengan menggabungkan regulasi tata ruang yang berkelanjutan dan penguatan wawasan kebangsaan, Balikpapan diharapkan dapat tumbuh menjadi kota yang lebih harmonis, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (Adv/DPRD/BPP)
