GARVI.ID, BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Jumat (7/11/2025). Kunjungan tersebut merupakan lanjutan dari agenda sebelumnya yang difokuskan untuk mempelajari pengembangan sektor UMKM, dan kali ini beralih ke bidang hukum pemerintahan daerah.
Rombongan yang terdiri atas anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Agam itu datang untuk mempelajari secara langsung bagaimana proses pembentukan dan pelaksanaan peraturan daerah (Perda) di Kota Balikpapan. Mereka diterima oleh pihak Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, didampingi oleh Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, selaku tuan rumah.
“Kunjungan ini ingin melihat sejauh mana peran Bagian Hukum Pemkot Balikpapan terhadap proses penyusunan Perda, baik yang diinisiasi pemerintah maupun DPRD,” ujar Japar Sidik saat ditemui usai mendampingi kegiatan tersebut.
Menurut Japar, para legislator dari Agam ingin memahami tahapan kerja mulai dari pengajuan rancangan, pembahasan, hingga evaluasi Perda yang telah disahkan. Selain itu, mereka juga menyoroti efektivitas pelaksanaan sejumlah Perda yang dinilai belum berjalan maksimal di daerah mereka.
“Mereka banyak menanyakan bagaimana sikap pemerintah kota jika ada Perda yang tertunda pembahasannya atau belum diimplementasikan. Hal ini menjadi masukan bagi mereka untuk memperbaiki sistem legislasi di daerahnya,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas pula berbagai bentuk koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi. Termasuk peran Bagian Hukum dalam memberikan pendampingan agar setiap Perda selaras dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.
Selain itu, isu lingkungan menjadi salah satu topik yang menarik perhatian. DPRD Agam menyoroti Perda yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dan dampaknya terhadap sektor pertanian di wilayah mereka.
“Mereka ingin tahu bagaimana Balikpapan mengatur aktivitas masyarakat agar tidak menimbulkan dampak lingkungan, khususnya terhadap lahan pertanian. Ini penting sebagai bahan pembelajaran untuk diterapkan di Agam,” ujar Japar.
Ia berharap kunjungan lintas daerah ini dapat memperkuat hubungan antarlegislator dan membuka ruang kerja sama dalam bidang penyusunan kebijakan publik.
“Pertemuan seperti ini penting untuk berbagi pengalaman dan memperkuat fungsi legislasi agar kebijakan yang lahir benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv/DPRD/Bpp)
