GARVI.ID, BALIKPAPAN – Kelangkaan gas melon subsidi atau elpiji tiga kilogram di Kota Balikpapan semakin mengkhawatirkan. Kondisi ini semakin buruk karena jika tersedia, harga gas melon bisa melonjak hingga Rp 60 ribu per tabung.
Fauzi Adi Firmansyah, Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama kelangkaan ini adalah penyalahgunaan gas subsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak, seperti masyarakat mampu dan pelaku usaha kecil.
“Gas melon seharusnya hanya diperuntukkan bagi warga yang terdata sebagai masyarakat kurang mampu. Namun, banyak pihak di luar golongan ini yang memanfaatkan subsidi, yang mengakibatkan kuota menjadi tidak mencukupi,” ujar Fauzi, Rabu (29/1/2025).
Menurut data yang ada, kebutuhan gas melon subsidi di Balikpapan mencapai 30 ribu metrik ton (MT) per tahun. Namun, distribusi yang terealisasi hanya sekitar 19 ribu MT, menyebabkan defisit sekitar 10 ribu MT.
Fauzi menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi gas melon, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak menyalahgunakan subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi yang membutuhkan.
Untuk mengatasi masalah ini, DPRD Kota Balikpapan berencana menggelar rapat bersama pihak terkait, seperti Pertamina Patra Niaga, Dinas Perdagangan, dan Bagian Ekonomi Sekretariat Kota Balikpapan. Tujuan rapat ini adalah untuk mengidentifikasi akar masalah distribusi gas melon dan menyusun langkah-langkah penyelesaiannya.
“Kami harus memahami dengan jelas penyebab kelangkaan ini. Setelah itu, kami akan merumuskan solusi yang lebih tepat agar masalah ini segera teratasi,” kata Fauzi.
Meskipun Pertamina sudah mengadakan operasi pasar untuk menambah kuota gas melon, Fauzi menyatakan bahwa langkah tersebut belum cukup efektif. Ia berharap kuota operasi pasar bisa ditingkatkan agar distribusi subsidi lebih merata.
Fauzi juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Pertamina untuk memastikan bahwa distribusi gas subsidi tepat sasaran. Ia mendorong agar masyarakat diberi edukasi tentang hak penggunaan subsidi untuk memastikan agar yang membutuhkan benar-benar mendapat manfaatnya.
“Ini adalah masalah yang harus diselesaikan bersama. Dengan langkah-langkah konkret dan kerjasama semua pihak, kami yakin kelangkaan ini dapat teratasi dan subsidi dapat kembali tepat sasaran,” tutup Fauzi. (Adv/DPRD/BPP)
