GARVI.ID, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan pentingnya penerapan prinsip kesetaraan gender dalam setiap kebijakan pembangunan.
Anggota DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, menilai isu gender bukan hanya tentang perempuan, melainkan tentang bagaimana kebijakan pemerintah membuka akses dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga.
“Isu gender itu bukan hanya urusan perempuan. Ini soal bagaimana kebijakan publik memastikan semua orang, terutama perempuan, punya akses yang setara dalam pendidikan, ekonomi, dan ruang sosial,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).
Menurut Wahyullah, penerapan PUG penting agar kebijakan daerah lebih berpihak pada kelompok yang selama ini terpinggirkan. Ia menilai masih banyak perempuan di Balikpapan yang menghadapi hambatan dalam memperoleh kesempatan ekonomi dan partisipasi publik.
“Kita perlu memberi ruang yang lebih besar bagi perempuan. Masih banyak yang kesulitan mengakses peluang kerja, pendidikan, atau bahkan ruang berpendapat. Dengan Raperda ini, kita ingin memastikan kebijakan daerah berpihak pada kelompok tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, Raperda PUG akan menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan memperhatikan perspektif keadilan dan kesetaraan gender di berbagai sektor — mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga politik.
Namun, Wahyullah mengingatkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa komitmen dan perubahan budaya kerja di pemerintahan.
“Kesetaraan gender tidak akan terwujud hanya lewat aturan di atas kertas. Kita butuh perubahan cara pandang, terutama di lingkungan birokrasi, agar perempuan bisa benar-benar terlibat aktif dalam pembangunan,” tegasnya.
DPRD berharap pembahasan Raperda ini dapat memperkuat komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sensitif gender.
“Tujuan akhirnya sederhana: memastikan perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk maju dan berkontribusi bagi kota ini,” pungkasnya. (Adv/DPRD/Bpp)
