GARVI.ID, BALIKPAPAN – Kelangkaan gas elpiji 3 kg yang dikeluhkan masyarakat Kota Balikpapan menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Komisi II DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Perdagangan, Sekretariat Daerah Kota Perekonomian, Pertamina Patra Niaga, serta LSM Lidik, untuk mencari solusi atas masalah kelangkaan gas bersubsidi yang semakin meresahkan warga.
Ketua Komisi II DPRD, Fauzi Adi Firmansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kg. Dalam RDP, DPRD meminta penjelasan dari Pertamina dan instansi terkait mengenai penyebab kelangkaan serta langkah yang sudah diambil untuk mengatasinya.
“Salah satu poin utama yang kami bahas adalah pengawasan distribusi gas elpiji, terutama di tingkat pengecer. Kami meminta Pertamina untuk meningkatkan pengawasan, karena ada indikasi permainan di tingkat pangkalan yang harus segera diselesaikan,” ujar Fauzi, Rabu (12/2/2025).
Fauzi menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi gas elpiji 3 kg agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat kecil. Ia mengungkapkan adanya dugaan oknum yang memainkan distribusi gas, yang menyebabkan harga melambung dan ketersediaannya terbatas.
Selain itu, Komisi II DPRD juga merekomendasikan agar inspeksi mendadak (sidak) dilakukan lebih rutin di lapangan, dengan laporan yang transparan kepada DPRD. Fauzi menambahkan bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan sidak, sehingga perkembangan distribusi gas elpiji sering kali tidak terpantau dengan baik.
“Kami ingin hasil sidak ini dilaporkan secara transparan kepada DPRD, agar kami dapat ikut memantau dan memastikan distribusi berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Eko, Sales Area Manager Kalimantan Timur dan Utara PT Pertamina Patra Niaga, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menyalurkan gas elpiji 3 kg sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah. Namun, faktor-faktor seperti peningkatan permintaan dan potensi penimbunan di tingkat pengecer menjadi kendala dalam distribusi.
Dalam pertemuan ini, DPRD, Pertamina, dan instansi terkait sepakat untuk memperketat pengawasan distribusi gas elpiji dan mendorong adanya mekanisme pelaporan yang lebih transparan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh gas bersubsidi.
Kelangkaan gas elpiji 3 kg di Balikpapan telah menjadi isu tahunan. Melalui pertemuan ini, diharapkan solusi konkret dapat segera diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan kebutuhan energi sehari-hari tanpa kendala. (Adv/DPRD/BPP)
