GARVI.ID, BALIKPAPAN – Rencana Pemerintah Kota Balikpapan untuk melakukan efisiensi anggaran dengan memotong Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pada tahun 2026 menuai sorotan dari DPRD Kota Balikpapan.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan pihaknya tidak ingin kebijakan tersebut justru berdampak negatif terhadap tenaga kesehatan, yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik.
“Artinya kami akan mendorong agar pegawai tidak dirugikan. Kalau dipotong tentu dirugikan,” tegas Gasali saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (3/11/2025).
Ia menambahkan, DPRD akan berupaya agar kebijakan efisiensi tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai, terutama yang bekerja di sektor layanan dasar.
Menurut Gasali, tenaga kesehatan memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Karena itu, kesejahteraan mereka seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Kalau tunjangan mereka dikurangi, bisa menurunkan motivasi dan berdampak pada kualitas pelayanan kepada warga,” ujarnya.
Gasali pun mengingatkan agar pemerintah daerah lebih bijak dalam menata ulang pos anggaran. Ia menilai masih banyak sektor yang bisa diefisienkan tanpa harus mengurangi tunjangan pegawai, khususnya tenaga medis.
“Kalau pun ada pemotongan, mungkin bisa diambil dari kegiatan seremonial atau pos anggaran lain yang tidak berdampak langsung pada masyarakat,” sarannya.
Lebih lanjut, politisi asal Fraksi PKS itu menjelaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan memiliki porsi anggaran yang sudah diatur jelas dalam undang-undang. Pendidikan wajib mendapatkan alokasi minimal 20 persen dari APBD, sementara sektor kesehatan juga memiliki ketentuan tersendiri sesuai Undang-Undang Kesehatan.
Dengan dasar hukum tersebut, Gasali optimistis dua sektor vital itu tidak akan terdampak signifikan oleh kebijakan efisiensi. Ia menegaskan bahwa seluruh program pelayanan publik harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Program pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan. Kalau pun ada pengurangan, itu sebatas kegiatan seremonial, bukan pada layanan inti,” tegasnya.
Gasali juga berharap, sebelum mengambil keputusan, pemerintah daerah terlebih dahulu berdialog dengan DPRD dan perwakilan tenaga kesehatan untuk mencari solusi yang adil.
“Kebijakan efisiensi itu sah-sah saja, tapi jangan sampai mengorbankan mereka yang bekerja untuk masyarakat,” pungkasnya. (Adv/DPRD/Bpp)
