GARVI.ID, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menyoroti lambannya penyelesaian proyek pembangunan sejumlah pasar tradisional. Sorotan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan yang digelar pada Senin (13/10/2025).
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengatakan rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dewan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang menangani sektor perdagangan dan fasilitas publik.
“Kami ingin memastikan sejauh mana realisasi kegiatan berjalan. Pengawasan ini penting agar tidak ada proyek yang tersendat menjelang akhir tahun anggaran,” ujar Fauzi usai rapat.
Dari hasil pembahasan, progres pembangunan beberapa pasar utama seperti Pasar Klandasan dan Pasar Inpres masih jauh dari target. Berdasarkan laporan Dinas Perdagangan, pekerjaan baru mencapai sekitar 50 persen.
“Waktu tinggal dua bulan sebelum tutup tahun anggaran, sementara progres baru separuh jalan. Ini harus jadi perhatian serius supaya tidak terlambat atau malah mangkrak,” tegasnya.
Untuk memastikan kondisi di lapangan, Komisi II berencana melakukan inspeksi langsung dalam waktu dekat. Menurut Fauzi, data di atas kertas sering kali tidak menggambarkan situasi sebenarnya.
“Kami perlu tahu penyebab keterlambatan—apakah karena anggaran, pelaksana proyek, atau koordinasi antarinstansi. Fakta di lapangan bisa berbeda dengan laporan tertulis,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perlunya percepatan penyelesaian pembangunan di Blok D, Blok C, dan area kuliner Pasar Klandasan, yang menjadi pusat kegiatan ekonomi warga.
“Pedagang menunggu bisa menempati kiosnya kembali. Dinas harus memastikan pekerjaan selesai tepat waktu dan sesuai standar kualitas,” ujarnya.
Fauzi menegaskan DPRD akan terus memantau perkembangan hingga proyek benar-benar rampung.
“Kami tidak ingin ada proyek yang mangkrak. Pasar ini harus segera berfungsi karena menyangkut kepentingan banyak orang,” pungkasnya. (Adv/DPRD/Bpp)
