GARVI.ID, BALIKPAPAN – DPRD Kabupaten Berau melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan pada Kamis (3/7/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat wawasan dalam penyusunan peraturan daerah dan pengelolaan kota yang tertib serta bersih, termasuk dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Berau, Peri Kombong, mengungkapkan bahwa Balikpapan dipilih sebagai lokasi studi karena dianggap sukses dalam berbagai aspek tata kelola kota.
“Balikpapan ini kota yang cukup maju. Kami datang untuk belajar, terutama soal kebersihan, ketertiban, penataan kota, dan optimalisasi PAD. Harapannya, saat kami membangun Berau, ada patron atau contoh nyata yang bisa kami ikuti,” kata Peri.
Ia menambahkan, kunjungan ini juga bagian dari upaya daerah penyangga untuk menyambut kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurutnya, penting bagi Berau untuk tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan nasional.
“Sebagai daerah yang akan menjadi penopang IKN, kami harus siap. Jangan sampai kita hanya menyaksikan, tapi tidak mengambil peran. Maka kolaborasi seperti ini sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menyambut baik kedatangan rombongan dari Berau. Ia menyebut pertemuan ini menjadi ajang bertukar informasi mengenai regulasi, ketenagakerjaan, hingga rencana penganggaran tahun 2026.
“Tadi kita sharing mengenai penyusunan peraturan daerah, termasuk Perda Ketenagakerjaan, dan juga pembahasan anggaran. Ini bentuk sinergi yang positif antarlegislatif,” kata Iwan.
Ia berharap kunjungan seperti ini tidak berhenti pada pertukaran informasi, melainkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih luas antar daerah di Kalimantan Timur.
“Kita sangat bersyukur bisa menjalin silaturahmi dan berbagi praktik baik dengan teman-teman dari Berau. Semoga ini bisa mempererat hubungan dan memperkuat kolaborasi pembangunan, apalagi kita sama-sama akan menopang IKN ke depan,” pungkas Iwan.
Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Berau untuk terus memperkuat kapasitas daerah dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang berpihak pada pembangunan dan kepentingan masyarakat. (Adv/DPRD/BPP)
