DPRD Balikpapan Usulkan Penambahan 3.000 Tenaga P3K untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan berencana menambah jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Usulan ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto, pada saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada Senin (3/2/2025).

Menurut Danang, jumlah tenaga yang ada di kelurahan saat ini masih sangat terbatas, padahal kelurahan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan prediksi jumlah penduduk yang akan mencapai satu juta jiwa dalam beberapa tahun mendatang, kelurahan harus diperkuat agar bisa mengimbangi peningkatan kebutuhan layanan.

“Kelurahan memegang peranan penting dalam pelayanan publik, namun tenaga yang tersedia masih kurang. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan tenaga kerja di kelurahan pun harus ditambah,” kata Danang, Selasa (4/2/2025). 

Selain di kelurahan, DPRD Balikpapan juga mengusulkan penambahan tenaga di sekretariat dewan. Menurut Danang, tenaga pendukung di sekretariat sangat penting untuk memastikan kelancaran tugas DPRD dalam legislasi, pengawasan, dan anggaran. “Mereka yang bekerja di sekretariat membantu kami dalam administrasi dan koordinasi dengan berbagai pihak,” katanya.

Saat ini, seleksi tenaga P3K tahap pertama telah dilakukan untuk sekitar 2.020 orang, dengan tahap kedua akan merekrut 700 orang lagi. Namun, Balikpapan diperkirakan masih membutuhkan total sekitar 3.000 tenaga P3K untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di berbagai sektor.

Danang juga menyoroti adanya batasan dalam pengangkatan tenaga honorer yang belum bekerja selama dua tahun. Meski demikian, ia berharap tenaga honorer yang telah lama mengabdi dapat diprioritaskan dalam seleksi, mengingat pengalaman dan kontribusi mereka terhadap pelayanan publik di Balikpapan.

Dengan penambahan tenaga P3K, DPRD berharap kualitas pelayanan publik di kota ini dapat semakin maksimal, merata, dan efisien di seluruh wilayah. (Adv/DPRD/BPP)