GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pemangkasan anggaran daerah oleh pemerintah pusat menjadi perhatian serius di Kota Balikpapan. Kebijakan efisiensi yang mencapai Rp1,3 triliun dinilai berdampak langsung terhadap sejumlah program strategis, terutama pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur yang telah lama dinantikan warga.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Subari, mengatakan pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang juga dirasakan banyak daerah lain. Namun, dampaknya di Balikpapan cukup besar karena menyentuh proyek infrastruktur vital.
“Efisiensi ini memang besar, hampir Rp1,3 triliun. Dampaknya tentu terasa, termasuk pada proyek RS Balikpapan Timur yang sudah lama diperjuangkan. Rumah sakit itu impian warga timur, bahkan sudah dibahas sejak periode sebelumnya,” ujar Subari, Rabu (15/10/2025).
Meski memahami kondisi fiskal pemerintah, DPRD tetap meminta agar proyek rumah sakit tersebut tidak dihapus dari rencana pembangunan daerah. Pihaknya mendorong agar tetap ada alokasi dana, meskipun hanya untuk tahap awal pelaksanaan.
“Kami maklum kondisi keuangan sedang ketat, tapi jangan sampai proyeknya hilang dari agenda. Minimal ada kegiatan awal, karena ini menyangkut pelayanan kesehatan warga timur,” tegasnya.
Menurut Subari, pembangunan RS Balikpapan Timur telah masuk dalam visi-misi Wali Kota serta RPJMD. Karena itu, proyek tersebut harus tetap menjadi prioritas meski pengerjaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau pun harus ditunda, kami ingin tahun depan bisa dilanjutkan lagi. Rumah sakit ini bagian dari komitmen pemerataan pelayanan publik,” katanya.
DPRD bersama pemerintah daerah juga tengah membahas opsi pembangunan sistem multiyears (tahun jamak) agar proyek tetap bisa berjalan hingga selesai, meskipun melampaui satu tahun anggaran.
“Kalau multiyears, proyek bisa diteruskan tanpa harus mulai dari nol di tahun berikutnya. Jadi prosesnya lebih efisien,” jelas Subari.
Ia menambahkan, pembahasan lanjutan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menentukan skema pendanaan baru agar proyek strategis tidak terhenti.
“Teman-teman Banggar masih menelaah detail pemangkasan. Harapannya, RS Balikpapan Timur tetap jalan meski tidak 100 persen, asalkan warga bisa melihat progresnya,” ujarnya.
Subari menegaskan, DPRD akan terus mengawal agar proyek rumah sakit tersebut terealisasi. Ia menyebut keberadaan fasilitas kesehatan di kawasan timur bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi wujud pemerataan pelayanan publik bagi masyarakat.
“Warga Balikpapan Timur sudah lama menantikan rumah sakit sendiri. Ini soal keadilan sosial, bukan sekadar infrastruktur,” pungkasnya. (Adv/DPRD/Bpp)
