GARVI.ID, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan pada Kamis (13/11/2025). Agenda ini difokuskan untuk mendalami langkah yang dijalankan Kota Balikpapan dalam menghadapi kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Rombongan DPRD HSS dipimpin Ketua DPRD HSS, Akhmad Fahmi, dan diterima jajaran Sekretariat DPRD Balikpapan. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas dampak penurunan dana transfer terhadap sejumlah program pembangunan.
Rani, perwakilan Sekretariat DPRD Balikpapan, menyampaikan bahwa diskusi berlangsung terbuka terkait bagaimana pengurangan TKD memengaruhi perencanaan daerah.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan DPRD HSS. Semoga apa yang dipelajari di Balikpapan bisa memberi tambahan wawasan bagi daerah lain dalam menyikapi efisiensi anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD HSS Akhmad Fahmi mengatakan kunjungan ini penting untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai strategi daerah lain dalam menyesuaikan diri dengan perubahan alokasi anggaran.
“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana Balikpapan menata ulang penganggaran ketika dana transfer mengalami penyesuaian. Ini menjadi bahan pembelajaran bagi kami,” jelasnya.
Fahmi menyebutkan, kondisi yang dialami Kabupaten HSS tidak jauh berbeda. Pemotongan TKD dari pemerintah pusat disebut cukup terasa dalam struktur APBD mereka.
“Secara umum semua daerah terdampak. Di HSS misalnya, dari total anggaran Rp2,1 triliun, kini turun menjadi Rp1,9 triliun. Artinya ada pengurangan sekitar Rp153 miliar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penyesuaian tersebut membuat sejumlah program yang sudah dirancang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) harus dikaji ulang.
“Karena pemangkasan ini, beberapa dokumen anggaran yang sudah disahkan mau tidak mau harus direvisi. Kami harus mulai dari awal lagi dalam beberapa bagian,” tuturnya.
Meski begitu, Fahmi menegaskan pihaknya berkomitmen memastikan efisiensi tidak mengganggu pelayanan publik.
“Kondisi seperti ini menuntut daerah bekerja lebih cermat. Fokus kami tetap sama: anggaran harus digunakan seefektif mungkin tanpa menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya. (Adv/DPRD/Bpp)
