GARVI.ID, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS selesai pada 19 November 2026. Regulasi ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menjamin pembiayaan sekaligus memperjelas pembagian tanggung jawab antarinstansi dan pihak terkait.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengatakan penyelesaian Raperda tersebut menjadi salah satu agenda yang tengah diprioritaskan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah substansi yang perlu dimatangkan sebelum regulasi itu dituntaskan.
“Targetnya, Raperda ini bisa diselesaikan pada 19 November mendatang. Karena itu, pembahasannya perlu segera dituntaskan,” ujar Darlis, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, pengaturan dalam Raperda tidak hanya menyangkut aspek pengobatan dan pelayanan kesehatan. Regulasi tersebut juga harus memuat ketentuan mengenai sumber pembiayaan serta pembagian peran berbagai sektor dalam penanggulangan HIV/AIDS.
Menurut Darlis, kepastian anggaran menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Sebab, selama ini pembiayaan program penanggulangan HIV/AIDS masih banyak bergantung pada dukungan Global Fund. Sementara itu, bantuan tersebut berpotensi dihentikan pada 2027.
Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi melalui regulasi yang memberikan kepastian dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, pelaksanaan program juga membutuhkan keterlibatan perangkat daerah, perusahaan, hingga kelompok masyarakat.
Untuk memperkaya materi pengaturan, Darlis menyebut DPRD Kaltim berencana mempelajari kebijakan sejumlah daerah yang dinilai memiliki pengalaman dalam penanganan HIV/AIDS. Hasil pembelajaran itu akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum pembahasan Raperda memasuki tahap finalisasi.
“Kami perlu berdiskusi dengan daerah lain untuk melihat bagaimana mereka mengatur penanggulangan HIV/AIDS. Setelah itu, materi Raperda, termasuk norma-normanya, bisa kita finalisasi,” katanya.
Darlis menambahkan, pembagian tanggung jawab pembiayaan juga perlu diatur secara terukur. Pemerintah pusat melalui APBN diharapkan dapat mendukung kebutuhan obat antiretroviral (ARV) dan reagen. Sementara itu, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota diharapkan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan operasional, tenaga kesehatan, distribusi obat, dan pembinaan pasien.
“Perda ini nantinya harus memberikan kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana pembiayaannya. Jadi, penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya memiliki payung hukum, tetapi juga didukung pembagian tugas dan anggaran yang jelas,” tegas Darlis, legislator PAN dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Samarinda tersebut. (Adv/DPRD/Kaltim)
