GARVI.ID, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS). Langkah ini dilakukan untuk memastikan aturan mengenai sumber pendapatan daerah di luar pajak dan retribusi memiliki landasan hukum yang jelas serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pembahasan tersebut memasuki tahap akhir melalui konsultasi dan koordinasi Panitia Khusus (Pansus) Ranperda LLPADS bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (12/11/2026).
Dalam agenda itu, Pansus menerima sejumlah catatan perbaikan, koreksi substansi, serta rekomendasi harmonisasi sebagai bahan penyempurnaan sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Konsultasi tersebut turut didampingi Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis. Ketua dan anggota Pansus juga terlibat dalam pembahasan sejumlah ketentuan yang dinilai perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam penerapannya.
Ananda Emira Moeis, yang akrab disapa Nanda, mengatakan penyempurnaan regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan pendapatan daerah. Menurutnya, setiap jenis penerimaan harus memiliki dasar pengaturan yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
“Melalui tahapan konsultasi ini, kami ingin memastikan setiap pemungutan pendapatan di luar pajak dan retribusi daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Ketentuannya juga harus sejalan dengan UU HKPD agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Nanda menjelaskan, hasil fasilitasi Kemendagri memuat sejumlah poin yang perlu diperhatikan dalam penyempurnaan Ranperda. Salah satunya menyangkut pemisahan pengaturan jenis denda pajak, denda retribusi daerah, serta pendapatan operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Pengaturan ketiga jenis penerimaan tersebut harus ditempatkan secara jelas dalam pasal-pasal Ranperda. Pemisahan ini penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memberikan ruang bagi BLUD dalam menjalankan fleksibilitas pelayanan publik,” jelasnya.
Selain itu, konsultasi juga menghasilkan sejumlah arahan teknis terkait pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan. Termasuk mekanisme penilaian aset oleh pihak ketiga atau appraisal, serta pengaturan pengelolaan jasa giro dan kerja sama kas daerah.
Catatan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan substansi Ranperda LLPADS sebelum memasuki tahapan penetapan sebagai Perda. (Adv/DPRD/Kaltim)
