GARVI.ID, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iim, menggelar kegiatan reses Masa Sidang I Tahun 2024/2025 di halaman Kelurahan Karang Rejo pada Selasa (12/11/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan warga yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai keluhan dan kebutuhan wilayah mereka.
Dalam sambutannya, Iim menjelaskan pentingnya reses sebagai sarana untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat menjadi kunci dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Reses adalah momen penting untuk menyerap langsung aspirasi warga. Kami akan berupaya agar masukan yang diterima bisa segera ditindaklanjuti oleh dinas atau OPD terkait,” ujarnya.
Selama sesi diskusi, warga Karang Rejo mengajukan berbagai usulan, seperti permintaan sambungan baru Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) untuk mengatasi kesulitan air bersih yang masih dirasakan sebagian warga. Selain itu, masalah banjir yang sering melanda kawasan tersebut juga menjadi perhatian utama, terutama di titik-titik tertentu yang membutuhkan perbaikan drainase.
Tidak hanya itu, warga juga meminta perhatian terhadap fasilitas umum dan sosial (fasum fasos) yang dinilai sudah kurang memadai, seperti jalan lingkungan dan ruang publik.
Iim menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi ini agar bisa diakomodasi dalam program kerja pemerintah kota tahun mendatang.
“Kami akan memastikan setiap masukan ini ditindaklanjuti dengan solusi nyata. Harapan saya, upaya ini dapat memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Iim, pihaknya juga akan memantau perkembangan tindak lanjut dari aspirasi yang telah disampaikan, agar masyarakat merasakan perubahan nyata.
Dengan adanya kegiatan reses ini, Iim berharap mampu menghadirkan solusi konkret bagi warga Karang Rejo, khususnya dalam penyediaan layanan dasar dan peningkatan kualitas infrastruktur di wilayah tersebut.
Reses ini menjadi salah satu agenda rutin DPRD Balikpapan untuk menyerap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga hubungan antara wakil rakyat dan konstituen mereka. (Adv/DPRD/BPP)
