GARVI.ID, BALIKPAPAN – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menyoroti belum masuknya sejumlah usulan program prioritas hasil kunjungan lapangan ke dalam rencana kerja Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) tahun anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan Fauzi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD dan Disporapar Balikpapan, Senin (13/10/2025), di ruang Komisi II Gedung DPRD.
Rapat itu membahas evaluasi serapan program 2024 serta kesiapan pelaksanaan kegiatan tahun depan.
Menurut Fauzi, banyak masukan dari hasil pengawasan dan interaksi langsung dengan masyarakat yang belum terealisasi dalam rencana kerja Disporapar. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan Pantai Manggar Segarasari, destinasi wisata unggulan kota.
“Kami menemukan beberapa persoalan di Pantai Manggar, seperti keluhan masyarakat soal penyewaan fasilitas hingga keterbatasan air bersih. Saat ini hanya ada dua ground tank, dan kami sudah usulkan tambahan empat unit. Tapi sampai sekarang belum masuk dalam program Disporapar,” ujarnya.
Fauzi menilai kondisi tersebut mencerminkan belum sinkronnya hasil pengawasan DPRD dengan perencanaan di tingkat dinas. Ia menegaskan bahwa setiap rekomendasi Dewan seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah.
“Usulan yang kami sampaikan berasal dari kebutuhan masyarakat di lapangan, bukan sekadar keinginan politik. Karena itu, tahun depan kami minta seluruh masukan DPRD benar-benar diakomodasi sebagai program prioritas,” tegasnya.
Selain masalah infrastruktur, Fauzi juga menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Ia menyebut, meski terjadi sedikit penurunan pendapatan dari Pantai Manggar, potensi sektor tersebut masih sangat besar jika dikelola lebih optimal.
“Pantai Manggar tetap menjadi salah satu penyumbang PAD utama. Meski sempat menurun, tingkat kunjungan dan kegiatan masih tinggi. Dengan pengelolaan yang lebih baik dan fasilitas yang memadai, kontribusinya pasti bisa meningkat,” jelasnya.
Fauzi berharap Disporapar lebih terbuka dalam proses perencanaan serta memperkuat komunikasi dengan DPRD agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
“Tujuan kita sama, bagaimana meningkatkan pelayanan dan memperkuat daya tarik wisata Balikpapan. Karena itu, program ke depan harus selaras antara eksekutif dan legislatif,” pungkasnya. (Adv/DPRD/Bpp)
