GARVI.ID, BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat persiapan administrasi proyek tahun 2025, terutama terkait perubahan mekanisme pengadaan melalui sistem e-catalog nasional. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengingatkan agar OPD tidak terjebak pada kendala teknis yang dapat memperlambat pekerjaan.
“Sistem e-catalog sekarang lebih rumit. Jangan sampai administrasi menghambat kontrak dan menyebabkan proyek molor,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).
Menurut Yono, proyek jangka pendek seperti drainase dan penerangan jalan adalah sektor paling krusial yang harus selesai tepat waktu. Keduanya berhubungan langsung dengan keselamatan publik dan antisipasi banjir.
“Drainase dan penerangan ini urgent. Kalau terlambat, masyarakat yang merasakan dampaknya,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa banyak kontraktor masih menahan pekerjaan sambil menunggu kejelasan kontrak, terutama karena mereka khawatir proyek tidak selesai sesuai tenggat waktu. Kondisi ini berisiko menyebabkan pekerjaan menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Selain itu, Yono menyebut sejumlah proyek multiyears, seperti pembangunan RS Balikpapan Barat, memiliki potensi melewati 2026 karena progres yang berjalan lambat. Kendala lahan menjadi persoalan utama yang harus segera dituntaskan.
“Rumah sakit barat itu pasti melewati 2026. Ini pekerjaan panjang, jadi OPD harus siap dari sisi perencanaan,” ujarnya.
DPRD meminta OPD lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar penggunaan sistem e-catalog tidak menjadi batu sandungan. Selain administrasi, Yono juga meminta OPD memperhatikan kondisi cuaca, kesiapan kontraktor, dan kualitas pekerjaan.
“Jangan hanya mengejar selesai, tapi juga harus maksimal. Administrasi bersih, pekerjaan lapangan juga harus rapi,” katanya.
Meski kondisi anggaran berat akibat pemangkasan pusat, Yono memastikan proyek-proyek prioritas tetap harus berjalan. (Adv/DPRD/Bpp)
