GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi pemerataan layanan kesehatan di Kota Balikpapan. Meski anggaran pemerintah daerah berpotensi mengalami penyesuaian pada 2025, DPRD Balikpapan memastikan proyek tersebut tetap mendapat perhatian serius. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong agar proses pembangunan tidak mengalami penundaan lebih lanjut.
Menurut Gasali, kebutuhan fasilitas kesehatan baru di wilayah timur kota sudah sangat mendesak mengingat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan belum adanya fasilitas layanan kesehatan berskala besar di kawasan tersebut. Warga Balikpapan Timur selama ini masih harus menempuh jarak jauh menuju rumah sakit di pusat kota, sehingga keberadaan rumah sakit baru dinilai menjadi solusi strategis.
“Kami masih mengupayakan bagaimana pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur bisa tetap dimulai tahun 2025 ini. Walaupun ada kemungkinan anggaran berkurang, paling tidak prosesnya dapat berjalan. Sampai sekarang saya masih optimis pembangunan ini bisa terealisasi,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).
Gasali menambahkan, pembangunan rumah sakit bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang akan mengoperasikannya. Ia menilai, dengan bertambahnya ruang pelayanan, kebutuhan tenaga medis baik perawat maupun dokter spesialis akan meningkat secara signifikan.
“Dengan kondisi saat ini, jelas penambahan rumah sakit akan membutuhkan banyak tenaga kesehatan. Yang paling penting nanti adalah bagaimana memastikan ketersediaan dokter-dokter spesialis,” jelasnya.
Meski demikian, ia menyebut bahwa tenaga medis yang ada di Balikpapan saat ini telah bekerja secara profesional sesuai keahlian masing-masing. Namun, peningkatan pelayanan tetap harus menjadi prioritas agar masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik.
“Tenaga medis kita sudah punya kompetensinya masing-masing dan bekerja maksimal. Tapi tetap harus kita dorong supaya pelayanannya benar-benar meningkat, sehingga masyarakat bisa menerima layanan yang layak dan merata,” tegas Gasali. (Adv/DPRD/Bpp)
