GARVI.ID, PPU – Hingga saat ini, realisasi pendapatan pajak di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah mencapai 60 persen atau sekitar Rp 28 miliar dari target Rp 48 miliar yang bersumber dari 11 objek pajak. Namun, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU, Hadi Saputro, mengungkapkan sejumlah tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian target akhir tahun ini.
Dua sektor yang mendapat perhatian khusus adalah pajak dari sarang burung walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Kalau sektor lain kami optimis bisa tercapai, tetapi untuk pajak walet dan BPHTB, tantangannya cukup besar,” kata Hadi saat ditemui di Kantor Bapenda PPU, Jumat (1/112024).
Menurut Hadi, penurunan pendapatan dari sektor walet terjadi karena adanya migrasi burung walet yang mengakibatkan produksi sarang menurun signifikan. Sedangkan untuk BPHTB, kendala utama datang dari insentif pajak yang diberikan bagi investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menyebabkan banyak investor memperoleh pembebasan BPHTB.
“Awalnya kami berharap pendapatan dari BPHTB meningkat dengan adanya pembangunan IKN. Namun, insentif pajak yang diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2024 Pasal 25 Ayat 7 memberi pembebasan BPHTB untuk mempercepat pembangunan,” jelasnya.
Hadi menambahkan, seandainya kebijakan pembebasan BPHTB tersebut tidak berlaku, pencapaian pendapatan dari BPHTB akan jauh lebih tinggi. Namun, Bapenda masih dapat mengandalkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang cukup membantu meningkatkan penerimaan BPHTB, meskipun cakupannya masih terbatas.
“Saya rasa ke depan perlu ada himbauan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang telah membeli lahan untuk segera mendaftarkan kepemilikannya,” tambahnya.
Meski dihadapkan pada tantangan, Hadi tetap optimis bahwa target pendapatan pajak daerah tahun ini bisa dicapai. “Kami rutin melakukan evaluasi mingguan di Bapenda untuk membahas dan mencari solusi dari setiap masalah yang muncul,” tutupnya. (Adv/PPU)
