GARVI.ID, BALIKPAPAN – Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kota Balikpapan 2025, Fraksi Gerindra DPRD Balikpapan menekankan perlunya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengoptimalan pajak dan retribusi dinilai penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan kota sekaligus mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Rahmatiah, anggota Fraksi Gerindra, menyoroti pengelolaan retribusi parkir yang dianggap masih belum maksimal. Target retribusi parkir pinggir jalan sebesar Rp4 miliar pada 2024, menurutnya, perlu ditingkatkan secara bertahap. Ia membandingkan dengan Kota Malang yang mampu menargetkan Rp17 miliar dari sektor parkir, termasuk pengelolaan parkir vertikal.
“Jumlah kendaraan bermotor di Balikpapan sangat besar. Kita perlu memanfaatkan potensi ini dengan baik, salah satunya melalui pengembangan parkir vertikal dan optimalisasi lahan strategis,” kata Rahmatiah.
Ia juga mengapresiasi kehadiran Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi landasan hukum dalam menggali potensi pendapatan baru. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan perda tersebut harus disertai inovasi dan pengawasan yang transparan.
Selain sektor parkir, Rahmatiah mengusulkan agar pemerintah kota mengembangkan potensi retribusi dari sektor lain, seperti kawasan wisata dan pengelolaan limbah. Dengan pendekatan kreatif berbasis teknologi, sektor-sektor ini diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
“Pendapatan yang optimal dari pajak dan retribusi bukan hanya soal angka, tetapi juga soal bagaimana mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat Balikpapan,” tegasnya.
Fraksi Gerindra juga menilai bahwa penguatan PAD merupakan bagian penting dalam mewujudkan Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini diharapkan dapat mendukung pembangunan kota yang lebih mandiri secara finansial sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
“Balikpapan harus berani berinovasi untuk memaksimalkan setiap potensi yang ada. Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa mencapai kemandirian keuangan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/DPRD/BPP)
