GARVI.ID, BALIKPAPAN – Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan mendesak Wali Kota Balikpapan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pengembang kawasan Grand City setelah tenggelamnya enam anak di kolam galian proyek pada Senin (17/11/2025). Tragedi tersebut dinilai sebagai bentuk kelalaian dalam menjaga keamanan area pembangunan yang berada dekat area aktivitas warga.
Juru bicara Fraksi NasDem, Sisca Anggraini, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Dalam forum penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan terhadap perubahan nota keuangan RAPBD 2026 di Hotel Grand Senyiur, Kamis (20/11/2025), ia menegaskan bahwa peristiwa itu harus menjadi preseden bagi pemerintah kota dalam memperketat pengawasan. “Kami turut berduka cita atas meninggalnya enam anak. Fraksi kami meminta wali kota menindak pengembang yang lalai menjaga proyek ini,” tegas Sisca.
Selain menyoroti tragedi tersebut, Fraksi NasDem juga mengangkat persoalan mendesak lain yang dialami warga, khususnya terkait layanan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) atau PDAM. Minimnya pemasangan pipa induk di beberapa lingkungan dan rendahnya kualitas air disebut menjadi keluhan utama masyarakat.
Sisca mengatakan bahwa banyak warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan sambungan baru ke rumah-rumah mereka, sementara tekanan air di sejumlah kawasan juga menurun drastis. “Permasalahan air bersih ini tidak boleh dibiarkan. Fraksi NasDem meminta pemerintah kota segera memanggil PDAM untuk menjelaskan kendala dan mencari solusi yang konkret,” ujarnya.
Menurutnya, air bersih adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa dinegosiasi. Ia menekankan bahwa optimalisasi layanan PDAM menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan kota. Fraksi NasDem mengharapkan adanya perbaikan menyeluruh, mulai dari peremajaan pipa, peningkatan kapasitas produksi, hingga penyebaran jaringan distribusi ke wilayah yang belum tersentuh.
Dalam forum itu, Sisca juga menyampaikan bahwa kedua persoalan tersebut—baik tragedi galian proyek maupun layanan air bersih—adalah masalah fundamental yang menyangkut keselamatan dan hak dasar warga. Pemerintah kota diharapkan menjadikan isu-isu tersebut sebagai prioritas dalam kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang.
“Keselamatan warga dan akses air bersih adalah dua hal yang tidak boleh dinegosiasi. Pemerintah harus hadir dan memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi,” tutup Sisca. (Adv/DPRD/Bpp)
