GARVI.ID, BALIKPAPAN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyampaikan sejumlah catatan krusial terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Pandangan umum ini disampaikan juru bicara fraksi, Muhammad Najib, dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Parkir Klandasan, Senin (7/7/2025).
Dalam hal pendapatan daerah, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti belum tercapainya target PAD dari sektor pajak dan retribusi. Fraksi meminta Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan yang belum tergarap.
“Sumber PAD masih banyak yang bisa dioptimalkan. Ini soal keberanian dan keseriusan OPD dalam bekerja lebih progresif,” kata Najib.
Di sektor pendidikan, fraksi menilai daya tampung sekolah negeri masih belum mampu mengimbangi jumlah peserta didik. Hal ini dinilai menjadi masalah tahunan yang tak kunjung teratasi.
“Pembangunan sekolah baru harus segera diprioritaskan, terutama di kawasan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi,” tegasnya.
Persoalan air bersih juga mendapat sorotan tajam. Fraksi menilai Perumda Tirta Manuntung Balikpapan perlu perombakan serius dalam manajemen.
“Layanan air bersih masih sering bermasalah. Butuh manajemen yang lebih profesional dan akuntabel. Kami sudah usulkan pembentukan Pansus di DPRD untuk mengawasi hal ini,” ungkap Najib.
Di bidang infrastruktur, fraksi menilai perencanaan jalan dan sistem drainase masih belum terintegrasi dengan baik. Akibatnya, banyak wilayah yang rawan banjir akibat saluran yang tersumbat atau rusak.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti ketenagakerjaan. Mereka mendorong pemerintah menyediakan pelatihan keterampilan kerja yang relevan bagi masyarakat, sekaligus memberikan perhatian terhadap nasib tenaga honorer, terutama yang telah mengabdi sebelum 31 Oktober 2023, pasca-berlakunya Undang-Undang ASN.
Terkait pengelolaan anggaran, Fraksi meminta Pemkot Balikpapan lebih serius menyerap anggaran secara maksimal. SILPA tahun anggaran 2024 dinilai terlalu besar dan berpotensi menghambat pembangunan.
“Kami minta agar SILPA digunakan secara tepat sasaran, khususnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Najib.
Menutup pandangan umum fraksi, ia berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi pijakan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan di masa mendatang.
“Semua ini kami sampaikan demi mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang adil, makmur, dan sejahtera dalam semangat Pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya. (Adv/DPRD/BPP)
