GARVI.ID, BALIKPAPAN – Kebutuhan dasar warga Kelurahan Lamaru kembali menjadi sorotan dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 yang digelar Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, Kamis (23/10/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung di Balikpapan Timur itu, berbagai persoalan mengemuka — mulai dari pembangunan jalan lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), hingga fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang masih terbatas.
Perwakilan RT 32, Zakiyah, menyampaikan harapan agar pembangunan jalan di Gang Swadaya 2 dapat segera direalisasikan. Ia juga meminta pemasangan lampu jalan di Gang Swadaya 1 yang menuju SMPN 19 Lamaru.
“Jalan sudah dibuka, tinggal pengerjaannya. Malam hari masih gelap, jadi kami berharap bisa dipasang lampu sekaligus,” ujarnya.
Zakiyah juga menyinggung belum adanya Posyandu di RT 32 sejak wilayah itu dimekarkan. “Selama ini kegiatan Posyandu masih menumpang di rumah kader,” tambahnya.
Sementara itu, Ida dari RT 17 menyebut pembangunan Posyandu di wilayahnya sudah dimulai, namun masih kekurangan perlengkapan. “Material sebagian sudah ada dari kelurahan, tapi dana warga terbatas. Kami butuh kursi, meja, dan alat penunjang kegiatan Posyandu,” jelasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gasali menegaskan seluruh usulan warga akan dikawal melalui rapat koordinasi dengan dinas terkait. Ia juga mengingatkan pentingnya kejelasan status lahan sebelum pembangunan dilakukan.
“Kalau tanah masih milik pribadi, pemerintah tidak bisa mengalokasikan anggaran karena berpotensi menimbulkan sengketa. Tapi kalau sudah hibah atau tercatat sebagai fasilitas umum, baru bisa diproses,” tegasnya.
Gasali juga menyoroti rendahnya insentif kader Posyandu yang saat ini hanya Rp100 ribu per bulan untuk lima orang. Menurutnya, perlu ada regulasi agar penghargaan terhadap peran kader lebih layak.
“Mereka adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. DPRD sedang mendorong adanya payung hukum agar insentif mereka bisa ditingkatkan,” katanya.
Selain isu kesehatan, Gasali turut menyinggung proyek sedimentasi laut yang berdampak pada aktivitas nelayan di kawasan Lamaru dan Teritip. Ia meminta agar pemerintah memfasilitasi dialog antara nelayan dan perusahaan untuk menghindari kesalahpahaman.
“Kita akan kawal agar masyarakat tidak dirugikan. Pemerintah harus hadir memberikan solusi,” ujarnya.
Kegiatan reses ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD, pemerintah kecamatan, dan para ketua RT untuk terus menjaga sinergi pembangunan di Balikpapan Timur.
“Yang penting komunikasi dijaga. Semua aspirasi akan kami perjuangkan demi kesejahteraan warga Lamaru,” tutup Gasali. (Adv/DPRD/Bpp)
