GARVI.ID, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya. Regulasi ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola pertambangan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemantapan materi Ranperda dilakukan melalui konsultasi akhir Panitia Khusus (Pansus) MBLB DPRD Kaltim bersama Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Pansus MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Konsultasi dilakukan untuk memastikan substansi regulasi daerah tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintah pusat.
Sejumlah materi menjadi perhatian dalam pembahasan, mulai dari penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemberian ruang bagi pengusaha lokal, hingga penanganan aktivitas pertambangan ilegal.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan pembahasan juga mencakup kewajiban jaminan reklamasi untuk komoditas material sungai, seperti pasir, kerikil, dan koral.
Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dikaji secara proporsional agar sesuai dengan karakteristik kegiatan pertambangan material sungai serta ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Selain aspek pengelolaan, kepastian waktu pelayanan perizinan juga menjadi perhatian Pansus. Salah satu skema yang dibahas ialah penerapan Service Level Agreement (SLA) dengan target penyelesaian selama 14 hari kerja.
Rinciannya, 11 hari untuk penerbitan rekomendasi teknis oleh Dinas ESDM dan tiga hari untuk proses penerbitan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Ekti menjelaskan, Kemendagri mengingatkan agar skema percepatan tersebut tetap mengikuti Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemerintah pusat. Prosesnya juga harus terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) serta memenuhi persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
“Percepatan perizinan harus tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Karena itu, penyederhanaan proses perlu diikuti pemenuhan persyaratan teknis dan tata ruang,” ujar Ekti.
Politikus Partai Gerindra tersebut berharap Ranperda MBLB dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha, khususnya pengusaha lokal, dalam menjalankan kegiatan pertambangan secara legal.
Ia juga berharap regulasi tersebut mampu mendorong pemanfaatan potensi mineral bukan logam dan batuan secara lebih tertib sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Sementara itu, Ketua Pansus MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyebut seluruh masukan dari Kemendagri akan menjadi bahan penyempurnaan materi Ranperda sebelum melanjutkan proses pembahasan.
Menurut Reza, regulasi yang disusun harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman pengelolaan sektor mineral bukan logam dan batuan di Kaltim.
Dengan penyempurnaan aturan tersebut, DPRD Kaltim berharap pengelolaan MBLB dapat berjalan lebih tertib, memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, serta mendukung peningkatan PAD. (Adv/DPRD/Kaltim)
