GARVI.ID, BALIKPAPAN — Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan menilai penurunan drastis alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan fiskal paling berat yang dihadapi kota ini dalam penyusunan APBD 2026.
Penyampaian pemandangan umum itu disampaikan dalam forum resmi di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Kamis (20/11/2025). Gerindra mencatat bahwa penurunan TKD mencapai sekitar Rp1,057 triliun, dari kebutuhan sebelumnya. Sementara pendapatan transfer pemerintah pusat turun signifikan dari Rp1,87 triliun menjadi Rp1,091 triliun, khususnya dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang merosot hingga Rp767,097 miliar.
“Koreksi sebesar itu adalah tantangan fiskal terberat yang harus dihadapi Pemerintah Kota Balikpapan,” ujar Siswanto Budi Utomo, juru bicara Fraksi Gerindra.
Ia menegaskan bahwa penyesuaian belanja dari Rp4,28 triliun menjadi Rp3,36 triliun merupakan langkah tak terhindarkan demi kehati-hatian fiskal.
Menurut Gerindra, penurunan TKD ini kembali menyoroti tingginya ketergantungan APBD Balikpapan terhadap transfer pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru sebesar Rp1,58 triliun dinilai masih belum cukup menopang kebutuhan pembangunan secara mandiri. Kondisi ini menuntut upaya nyata meningkatkan kemandirian fiskal.
“Ini menjadi alarm agar daerah lebih serius mengembangkan potensi PAD. Tidak boleh selamanya bergantung pada pusat,” tegas Siswanto.
Gerindra juga menyoroti ketidakpastian data alokasi transfer daerah dari Pemprov Kaltim yang masih sebatas asumsi penurunan Rp100 miliar. Ketidakpastian itu dinilai berpotensi mengganggu perencanaan program pemerintah.
“Ketidakpastian seperti ini bisa ‘menggoyang’ perencanaan fiskal di tengah jalan,” ujarnya.
Di akhir pandangan umum, Gerindra meminta Pemkot Balikpapan menjelaskan strategi fisikal yang jelas dan terukur. “Kami ingin paparan komprehensif mengenai langkah konkret optimalisasi PAD sebagai pondasi menuju kemandirian fiskal,” tambahnya.
Gerindra menegaskan fraksi akan tetap menjadi mitra kritis tetapi konstruktif. “Kami berpihak pada kepentingan rakyat dan ingin APBD 2026 benar-benar bermanfaat bagi seluruh warga Balikpapan,” tutup Siswanto. (Adv/DPRD/Bpp)
