GARVI.ID, BALIKPAPAN – DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Balikpapan menggelar Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) pada 13–16 November 2025 di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain KM 15. Dalam kegiatan yang juga mencakup penelitian lapangan dan analisa sosial itu, para kader diturunkan ke sejumlah titik di Balikpapan Utara untuk memetakan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Salah satu temuan utama adalah persoalan akses air bersih di Kelurahan Karingau. Sejumlah warga di RT 05, 07, dan 48 hingga kini disebut belum mendapatkan layanan air PDAM. Kondisi ini membuat masyarakat sepenuhnya bergantung pada sumur bor dan air hujan.
“Karena tak pernah tersalurkan PDAM, warga di tiga RT itu hanya mengandalkan sumur bor dan air hujan untuk kebutuhan harian,” ujar Rakhel, salah satu peserta KTD, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (22/11/2025).
Selain minimnya akses air bersih, warga juga dihadapkan pada persoalan banjir yang diduga dipicu pembangunan jalan Tol IKN. Banjir disebut sering menggenangi permukiman hingga merugikan pelaku usaha kecil di sekitar proyek pembangunan.
“Banjir ini sangat merugikan kami, terutama pedagang kecil. Rumah warga pun sering terendam jika hujan turun,” ungkap Munaji, pemilik warung di KM 10 Karang Joang, kepada tim kaderisasi GMNI.
Dalam analisa sosial itu, Rakhel juga bertemu warga bernama Ana, yang mengaku sudah tinggal di Karingau sejak 2002 namun belum pernah sekalipun menikmati layanan air PDAM. Bahkan warga terpaksa membeli air tando ketika hujan tidak turun.
“Sejak 2002 tinggal di sini, air PDAM tak pernah kami rasakan. Padahal ini selalu jadi janji politik setiap masa kampanye. Setelah terpilih, tidak pernah terealisasi,” tuturnya.
Rakhel menuturkan bahwa dua persoalan utama air bersih dan banjir perlu segera mendapat perhatian serius. Lonjakan jumlah penduduk disebut turut membuat distribusi air bersih semakin sulit, sementara pembangunan Tol IKN dinilai memunculkan dampak lingkungan yang belum tertangani.
“Ini catatan penting bagi Pemerintah Kota Balikpapan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan mengawal setiap proyek pembangunan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga,” kata Rakhel.
Ia menegaskan, jika masalah ini terus diabaikan, mahasiswa siap mengambil langkah lebih jauh.
“Jika tidak menjadi perhatian khusus, kami sebagai mahasiswa akan menjalankan peran kami. Jika harus turun ke jalan, kami siap mengawal persoalan ini,” tutupnya. (/*)
